YLBHI - LBH Banda Aceh Pos Meulaboh

PROFILE LBH BANDA ACEH

Latar Belakang Sejarah LBH Banda Aceh
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh di dirikan pada September 1995 dengan nama LBH Project Base Aceh. Berdasarkan mandat Dewan Pengurus YLBHI. Darwis,S.H yang mendapatkan mandat untuk mendirikan LBH Banda Aceh mengajak beberapa orang pengacara di Banda Aceh untuk terlibat di dalam kepengurusan, dan kemudian menjadi direktur yang pertama.

LBH Banda Aceh dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berberkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung separatis. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berkantor di luar Aceh. Pengiriman pengacara dari luar Aceh tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka panjang. Alasan tersebut menjadi basis analisis bagi YLBHI untuk membentuk LBH Project Base Aceh untuk melakukan program-program YLBHI di Aceh dengan isu khusus yang di batasi pada Civil and Political Right (Hak Sipil Politik).

Baca Selengkapnya...

Ratusan Warga Demo DPRK

Lihat (4) | Sabtu, 27 Juni 2009 01:42:14

MEULABOH - Ratusan warga dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Kamis (25/6) berunjukrasa ke gedung DPRK setempat. Mereka protes terhadap rencana pengembangan kebun sawit seluas 8.600 hektare oleh PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL) yang telah di MoU dengan Pemkab setempat. Selain masalah PT PAAL, warga itu juga melancarkan protes terhadap belum terealisasinya rumah korban tsunami meski sudah pernah didata oleh BRR NAD-Nias. Kedatangan warga yang tergabung dalam korban PT PAAL dan gabungan rumah pejuang tsunami (GPRS) sekitar pukul 11.00 WIB diterima oleh Ketua DPRK, Ramli. Dalam orasinya perwakilan warga Chaidir, Edi Candra, dan Aji Suri meneriakkan protes terhadap hadirnya PT PAAL yang dinilai akan mengsensarkan rakyat, sebab bila areal diberikan kepada PT guna diurus HGU sama d...

Kejari Meulaboh Diminta Serius Tangani Kasus

Lihat (2) | Jum`at, 26 Juni 2009 02:16:08

MEULABOH - Kalangan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Aceh Barat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), menilai pihak Kejaksaan Negeri Meulaboh masih lemah dan tebang pilih dalam menuntaskan sejumlah kasus masyarakat yang masuk ke lembaga itu. Kasus yang ditangani aparat penegak hukum terkesan mengendap dan tak jelas proses penuntutannya. Kondisi ini berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam memperbaiki system penegakan hukum di Kabupaten Aceh Barat. Pernyataan diutarakan oleh Koordinator LBH Pos Meulaboh, Muhammad Alhamda didampingi sejumlah rekan-rekan LSM kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (23/6) saat menggelar konferensi pers seusai menemui pihak Kejari setempat. “Kedatangan kami ke Kejari Meulaboh ini guna mempertan...

Bakar Rumah Tauke Sawit, 22 Warga Nagan Ditangkap

Lihat (25) | Rabu, 10 Juni 2009 16:45:37

JEURAM - Sebanyak 22 warga Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Senin (8/6) sekitar pukul 12.00 WIB ditangkap aparat kepolisian setempat, karena terbukti membakar sebuah rumah bantuan milik Usman B, seorang tauke perkebunan sawit di wilayah itu. Disebut-sebut, pembakaran oleh puluhan warga itu disebabkan mantan pejabat yang kini sudah menjadi tauke sawit itu sedang tersangkut sengketa tanah dengan masyarakat setempat. Usman B dituding warga telah menyerobot lahan mereka dengan cara memanipulasi data tanah. Akibatnya, warga terlihat emosi langsung membakar rumah bantuan milik Usman B, sehingga suasana menjadi kacau. Sebelum rumah itu dibakar, warga yang mengklaim lahan sawit itu milik mereka, malah sempat melarang Usman B memanen sawit di lahan tersebut karena masih bersengketa. ...

Skandal Rp 20 M Pemkab Aceh Utara

Lihat (79) | Jum`at, 22 Mei 2009 16:22:49

Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan.“Para saksi telah kita periksa untuk dimintai keterangan. Jumlah para saksi akan terus bertambah nantinya. Tujuannya agar kasus ini cepat terbongkar,” lanjut dia, kepada Koran ini, saat dihubungi melalui telepon selular, kemarin.Menurut pria berpangkat dua bunga melati ini, masih ...