Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, rencana pemerintah memberi gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto tidak layak. Alasannya status hukum Soeharto hingga meninggal dunia belum jelas.

"Keputusan pemerintah memberikan predikat pahlawan dan memberikan penghormatan tujuh hari berkabung merupakan sikap yang gegabah dan tidak berdasar, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan alas hukum yang rasional," kata Ketua YLBHI, Patra M Zen, Senin (28/1) di Jakarta. Patra ketika itu didampingi Direktur Publikasi dan Pendidikan YLBHI, Agustinus Edy Kristianto.

Menurut Patra, berita wafatnya Soeharto, Minggu 28 Januari 2008 siang kemarin yang menghiasai sejumlah media massa di tanah air maupun internasional terlalu berlebihan, dengan mengajak masyarakat mengenang kembali jasa-jasa mantan penguasa Orde Baru selama 32 tahun tersebut.

Sikap politik dan keberpihakan terhadap Soeharto, ditunjukan oleh Presiden SBY. Melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, pemerintah meminta rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang sebagai tanda berkabung selama tujuh hari berturut-turut.

"Sikap politik pemerintah terhadap Soeharto juga ditunjukkan dengan wacana berupa penyematan gelar pahlawan buat Soeharto. Kita menilai sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan oleh pemerintah begitu gegabah dan berlebihan," katanya.

Patra menerangkan, Soeharto yang meninggal dunia diusia 86 itu tanpa pernah diadili atas perbuatannya, seperti dugaan korupsi dan kasus pelanggaran HAM di masa berkuasa. "Sebagai sesama anak manusia dan anak bangsa, tentu kita patut turut berduka cita kepada siapa pun yang meninggal dunia, tidak terkecuali Soeharto. Bahkan boleh juga kita mendoakannya," tandasnya.

Namun yang perlu dimengerti kebijakan di masa Soeharto yang dinilai berlumuran darah. Contohnya kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Tanjung Priok dan kebijakan daerah operasi militer (DOM) di Aceh. Selain itu, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diduga dilakukan oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya yang belum dituntaskan.

Soeharto itu Pol Pot

Dewi Soekarno, mantan istri presiden pertama Soekarno juga punya kenangan buruk terhadap Presiden RI kedua itu. Dia mengatakan, tak bisa memaafkan perlakuan mantan presiden Soeharto terhadap suaminya. Soeharto disamakannya dengan pemimpin Khmer Merah, Pol Pot.

"Saya tak mau mencaci orang yang telah meninggal. Namun saya tak bisa memaafkan Soeharto," cetus Dewi dari Tokyo, Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (28/1). "Soeharto itu Pol Potnya Indonesia," kata dia, menyamakan Soeharto seperti pemimpin kelompok yang bertanggung jawab atas genosida rakyat Kamboja.

Dewi menyalahkan Soeharto sebagai penyebab kematian suaminya dan juga penyebab pembunuhan massal di berbagai penjuru negeri. Soeharto bertanggung jawab atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM mulai 1965 hingga dasawarsa 1990-an di Aceh dan Papua. "Meski dia memiliki wajah yang lembut, dia bisa jadi kejam dan tak memiliki hati pada saat yang sama," kata perempuan yang terlahir dengan nama Naoko Nemoto itu.

Wanita paruh baya yang dijuluki Madame Syuga ini juga menuding Soeharto meninggalkan penyakit korupsi. Bahkan Soeharto dituduh mengemplang uang sampai 25 miliar dolar Amerika Serikat. "Bahkan sampai sekarang, rakyat Indonesia menderita karena dia dan kesenjangan pendapatan terus melebar," kata Dewi yang menikah dengan Soekarno pada 1962 saat usia 19 tahun. (dtc) (ags)

Sumber Berita : Waspada
Edisi : 28 Januari 2008