BIREUEN - Aliansi Masyarakat Sipil Bireuen meminta kepada seluruh masyarakat kabupaten stempat untuk segara mencabut mandat DPRK Bireuen. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak memilih lagi mereka pada Pemilu 2009 mendatang.

Permintaan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil itu karena anggota DPRK Bireuen selama ini terindikasi mengelola anggaran Rp 2.940.000.000 pada pos bagian kesra Setdakab yang mencakup dana bagian Keagamaan Rp 1.110.000.000, bagian Olahraga Rp 720.000.000, dan bagian duafa sebanyak Rp 110.000.000. Padahal, tugas tersebut bukan hak DPRK.

Aliansi masyarakat Sipil Bireuen yang meminta dicabutnya mandat anggota dewan Bireuen itu adalah, LSPENA, BiMa, ADAB, GaSAK, MaTA Aceh, LBH B-Aceh Pos Lhokseumawe, SuMAK, SiMAK Unimus, AGKB, FKMS, F-JeA, L-aceh, GeRAK Aceh, Paska Bireuen, RATA Bireuen, LINA Bireuen, JADUP, PEMA Al-Muslim, PEMA PTI, PEMA AL-Aziziyah, HMI Bireuen, PMII, SMUR, KMPD, KMAPB, COFSA.

Menurut mereka, pengelolaan anggaran yang dilakukan DPRK Bireuen telah menyalahi aturan dan wewenangnya dan telah keluar dari mandat sebagai legislatif dan dinilai hal itu adalah tindakan pembodohan dan menyesatkan. “Bupati sebagai pengelolaan anggaran juga harus bertanggung jawab. Karena Pengelolaan anggaran ini juga telah bertolak belakang dengan tugas, wewenang dan peran DPRK sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” kata Mukhlis Munir, Juru Bicara aliansi masyarakat sipil Bireuen melalui siaran pers yang diterima Serambi Biro Bireuen via email, Selasa (24/6).

Terkait dengan hal itu, lanjut Mukhlis, pihaknya menolak dana aspirasi yang dikelola oleh 35 orang DPRK Bireuen sebesar Rp 2,940 M di pos Setda bagian Kesra dan meminta agar dana tersebut segera dikembalikan ke eksekutif. Kecuali itu, katanya lagi, mereka juga meminta bupati selaku pemegang kedaulatan dalam pengelolaan dana keuangan daerah untuk bersikap tegas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bahkan, mereka juga meminta kepada bupati agar mencabut hak kuasa penggunaan dana yang selama ini dikelola oleh 35 orang DPRK Bireuen serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Bireuen untuk segara mencabut mandat DPRK Bireuen dan tidak dipilih kembali pada pemilu 2009 nanti. “Apabila pernyataan ini tidak ditanggapi dengan tegas sejak penyataan ini dikeluarkan sampai tujuh hari ke depan, maka kami Aliansi Masyarakat Sipil akan melakukan penyegelan kantor DPRK Bireuen,” tegasnya.(muk)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 26 juni 2008