Terkait sengketa ganti rugi tanah di Pulo Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya, untuk perluasan Bandar Udara Kuala Batu, antara pemerintah daerah dengan warga setempat, Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Senin (15/9), yang dimintai menetralisir masalah tersebut, memutuskan perkara itu bukan wewenangnya, melainkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan para hakim yang diketuai Syaiful Arif, SH, yang sudah berjalan sekitar sepuluh bulan itu, dinilai sangat tidak adil. Pasalnya, pada persidangan awal, Februari lalu, hakim sempat menolak eksepsi tergugat (Pemda Abdya) yang mengajukan perkara ini diselesaikan pada PTUN. Namun, sekarang malah bersilat lidah.

Demikian diungkapkan warga penggugat I,II, III dan IV, melalui kuasa hukumnya, Mohd. Alhamda, Shi, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos
Meulaboh dalam konfrensi pers usai persidangan di PN Tapaktuan. Kuasa hukum penggugat menilai hukum di Abdya dan Tapaktuan selalu menindas rakyat lemah.

Menurut dia, dalam proses persidangan, terkadang pembatalan maupun penundaan sidang yang telah dijadwalkan berubah tanpa pemberitahuan kepada mereka sehingga rakyat yang ingin kejelasan atas haknya pun terbebani dengan biaya ongkos pulang pergi Susoh – Tapaktuan, belum lagi untuk keperluan dalam perjalanan.

“Hal ini menunjukkan iktikad kurang baik sudah tercermin sedari awal persidangan atas perkara perdata ini,” tandas Alhamda.

Kata personil LBH Aceh itu, perkara ini mencuat setelah empat warga yang tanahnya terkena perluasan pembanguan Bandara Kuala Batu di Desa Pulo Kayu Kecamatan Susoh, itu menolak biaya ganti rugi yang diberikan Pemerintah Abdya. Pasalnya, harga tanah hanya dihargai Rp1000 dan Rp2000 per meter. Padahal, lahan tersebut merupakan sumber kehidupan bagi warga.

Itu makanya, kata dia, warga menuntut keadilan melalui Pengadilan Negeri Tapaktuan atas ganti rugi tanah tersebut dengan harga yang wajar. Namun, keadilan tersebut belum memihak kepada warga. Tentang lanjutan dari sengketa ini, Alhamda mengatakan, dalam waktu dua minggu ini pihaknya akan berkordinasi dengan penggugat guna mengambil langkah berikutnya, yakni meneruskan ke posisi, banding atau tidak.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Syaiful Arif, SH, yang dihubungi, mengakui perkara tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menyangkut adanya pengeluaran surat keputusan, yang kongkret dan final oleh pejabat Tata Usaha Negara Kabupaten Abdya. Dalam sengketa ini, kata dia, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Abdya.

“Dahulu sebelum adanya PTUN semua ditangani oleh Pengadilan Negeri, namun
berdasar UU 9/2004 adanya pelimpahan penanganan perkara menyangkut dengan pemerintah,” jelasnya.

Menurut Syaiful, untuk putusan ganti rugi memang kewenangan PN, tetapi menyangkut dengan surat keputusan yang diterbitkan pejabat pemerintah, keputusannya pada PTUN sehingga perkara ini melalui PTUN.(ian)

Sumber Berita : Harian Aceh
Edisi : Rabu 17 September 2008