SINGKOHOR, Aceh Singkil (Waspada): Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan rakyat tertindas Aceh Singkil (GRATIS) minta PT Runding Putra Persada (RPP) hengkang dari wilayah kabupaten itu, karena perusahaan itu dituding menzhalimi rakyat dengan merusak tanaman dan mengusai lahan mereka.

Demikian salah satu penegasan ketua GRATIS, Warman, SE yang diikuti bersama anggotanya saat melakukan orasi kepada PT. RPP di Base Camp. Singkhor, Rabu (26/11).

Sekira pukul 11:20, 300-an warga dari tiga kecamatan, meliputi Kec. Singkohor, Simpang Kanan dan Gunung Meriah dengan menggunakan kendaraan truk, mini pick-up, mobil dan puluhan sepeda motor tiba di Base Camp PT RPP Singkohor.

Orasi bergantian ketua dan sekretaris GRATIS Warman, SE dan Mukaribin Pohan serta sejumlah warga yang diramaikan sejumlah sapnduk dan tulisan di kertas karton, intinya menolak tawaran PT. RPP dijadikan kebun plasma dan menolak ganti-rugi.

Pada kesempatan itu, sejumlah warga seperti H. Kaha mengatakan, sekira 26 ha lahan karetnya telah dirusak perusahaan, ada lagi warga yang menyebutkan, separuh dari 8 ha kebun karetnya juga telah dirusak. Pernyataan itu contoh kerugian warga yang dilakukan pihak perusahaan calon pemilik hak guna usaha (HGU) di kawasan itu.

GRATIS yang minta agar PT RPP menghentikan kegiatannya di kawasan itu, tidak mendapat respon. Mulya Lubis humas PT RPP kepada warga GRATIS hanya bisa mengatakan, tuntutan warga akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan dan tidak bisa mengambil kebijakan terkait tuntutan warga.

"Saya tidak bisa mengambil kebijakan, tapi tuntutan saudara-saudara akan saya sampaikan kepada manajemen perusahaan," jelasnya. Sementara pimpinan proyek PT RPP, Sujono saat orasi warga berlangsung tidak berada di lokasi.

Kedatangan warga GRATIS di Base Camp PT RPP turut dipantau Muspika Singkohor, Camat Ali Hasmi Pohan, Kapolsek Aiptu Syamsudin, Koramil, sejumlah personil polisi PAM Perusahaan dan personel Polsek Singkohor.

Usai melakukan orasi di Base Camp PT RPP sekira pukul 13:45, warga GRATIS melanjutkan perjalanan menuju gedung DPRK Kampung Baru, Singkil Utara, untuk melakukan hal serupa di kantor perwakilan rakyat itu.

Humas PT RPP, Mulya Lubis saat ditanya wartawan tentang izin yang telah dikantongi perusahaan yang berinvestasi bidang perkebunan kelapa sawit itu mengatakan, izin perusahaan pada tahap panitia B.

Namun Mulya Lubis tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang izin itu. "Izin administrasi perusahaan ada yang menangani, saya tidak tahu persis," katanya tentang tahapan izin yang telah dikantongi perusahaan itu. (b30)

Sumber Berita : Waspada
Edisi : 27 November 2008