Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara.

Penguasaan oleh Negara maksudnya Negara merupakan otoritas yang tinggi dalam pengelolaan, distribusi serta pengaturan dalam bidang pertanahan. Namun dasar penguasaan oleh Negara dalam hal ini bukan berarti Negara memiliki hak milik atas tanah. Semangat yang muncul dalam UUPA merupakan untuk mewujudkan sosialisme Indonesia. Karenanya perlu diagendakan land reform atau peruntukan tanah bagi petani.

Jika land reform ini dilaksanakan secara berlanjut hingga sekarang, tentunya tidak ada masyarakat pedesaan yang tidak memiliki tanah. Kenyataan menunjukkan lain, jika ditelusuri banyak masyarakat pedesaan yang tidak memiliki tanah. Bahkan masyarakat desa hanya turun ke kota utuk membeli sayur-sayuran. Kondisi ini jauh berbeda terbalik, padahal masyarakat kita merupakan masyarakat agraris. Tentu ketika menyatakan sebuah masyarakat agraris, harus mampu dibuktikan berdasarkan corak prosuksi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi masyarakat Negara kita semakin lama semakin jauh dari basis produksinya. Adanya politik investasi secara besar-besaran, maka dibutuhkan lahan yang luas. Kondisi inilah yang memicu terjadinya pergolakan-pergolakan serta masalah-masalah yang menyangkut dengan pertanahan. Tidak jarang kita temukan masyarakat selalu berkonflik dengan perusahaan-perusahaan atau dengan instansi pemerintah lainnya dalam perkara penguasaan tanah.

Ada beberapa factor sebagai pemicu terjadinya konflik pertanahan pertama BPN yang memiliki peran besar dalam bidang pertanahan tidak mampu menjembatani konflik yang terjadi. Banyak kasus yang dihadapi oleh masyarakat ketika melaporkan persoalan, BPN kerap hanya mempersilahkan agar masyarakat memperkarakan hal itu di pengadilan. Hal ini menjadi masalah besar. Masyarakat petani atau masyarakat pedesaan yang kita tahu merupakan masyarakat yang ekonominya lemah. Jangankan memperkarakan di pengadilan, untuk mencukupi kebutuhan hidup saja masih menjadi persoalan. Selain itu jika ketika memperkarakan di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Efeknya adalah masyarakat menjadi pesimis terhadap realitas yang terjadi. Sementara bagi yang memiliki sejumlah dana yang besar serta memiliki kekuatan jaringan yang kuat merupakan pihak yang secara objektif diuntungkan.

Kedua belum ada mekanisme yang jelas mengatur bagaimana penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya struktural. Bahkan lembaga yang ada hanya sebatas menampung aspirasi saja, sehingga kasus yang terjadi semakin berlarut.

Ketiga kebijakan investasi pemerintah dalam bidang perkebunan telah mengundang berbagai investor untuk masuk tanpa dilakukan pengawasan secara ketat. Lahan HGU yang diaudit, pada prakteknya juga sering tidak transparan. contoh yang terjadi lahan HGU sebuah perusahan yang telah diaudit namun ironisnya anggota tim pengaudit tidak mengetahui berapa luas HGU yang telah diaudit. Bahkan masyarakat menemukan sebelum dilakukannya pengukuran ulang, telah ada patok-patok yang dipancang.

Kebijakan investasi, ibarat dua sisi mata pedang. Investasi dapat menguntungkan karena dianggap mampu mendongkrak pendapatan. Namun di sisi yang lain investasi telah melahirkan berbagai macam persoalan. Mulai dari ketergantungan pemerintah, tidak munculnya kreatifitas sendiri dalam pencarian pendapatan, bahkan dalam skala global investasi juga akan memberikan pengaruh kebijakakn politik. Serta banyaknya problem sengketa pertanahan dalam wilayah investasi perkebunan.

Jika dicermati, investasi tanpa adanya pengawasan yang ketat dengan berbagai regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin, maka akan banyak melahirkan kemudharatan bagi masyarakat.

Tingginya keinginan Pemerintah Aceh dalam investasi asing, patut dikaji ulang. Karena selain akan berdampak buruk seperti dalam penjelasan di atas, juga akan merubah corak produksi masyarakat. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat agraris, tentunya basis produksi masyarakat agraris adalah tanah. Jika tanah yang luas telah diberikan kepada perusahaan perkebunan, maka kemana masyarakat petani harus bercocok tanam?

Hal yang mungkin-mungkin saja bila mencoba untuk merubah daearah menjadi kawasan industri. Namun hal itu harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat berupa tingkat pengetahuan serta etos kerja yang tinggi. Jika masyarakat telah siap, maka dengan sendirinya daerah Aceh perlahan menjadi daerah industri. Namun sebaliknya akan menjadi masalah besar jika kesiapan masyarakat belum ada.

Karenanya menurut hemat kami, jikapun animo politik menginginkan investasi, maka tentunya yang baik dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah dengan memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal dalam investasi. Hal ini demi kepentingan untuk pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.