Aceh Selatan - Jum’at (6/7) Pagi ratusan petani Ie Jeureneh bersiap –siap. Mereka membawa parang dan cangkul, Keujreun Blang Tgk. M. Toudin, Ketua Adat Abd. Mana, dan Kepala Desa Ie Jeureneh Kaharuddin, memimpin petani. Beberapa saat sebelum bergerak, Sekretaris Desa Hermansyah menghimbau petani membungkus cangkul dan parang mereka, entah apa maksudnya, tapi serentak warga menuruti perintah Hermansyah.

Tujuan Warga Adalah tanah adat, terletak di ujung kampung Ie Jeureneh. Di tempat itu, warga berencana mengglar Kenduri Blang ( Kenduri Sawah ). Rupanya langkah petani hari itu terhadang berigade polri.Tepat ditanah adat yang dipersengketakan tersebut, sudah menunggu Kepala Polsek Trumon Timur R . Simamora bersama personilnyadari brimob dan samapta, “kami meminta pada masyarakat untuk tidak bekerja sawah. Kami akan menghentikan pekerjaan sampai Tim pansus DPRK Aceh Selatan turun ke Desa Ie Jeurenih pada hari senin,” timpal R. Simamora.

Itu kata Simamora sesuai arahan Bupati Aceh Selatan. Dia menjelaskan didepan warga kalau sebelumnya sudah diadakan pertemuan di Kecamatan Bakongan antara camat Trumon timur, Danramil, sekretris Desa Ie Jeureneh, dan Simamora sendiri. Hasilnya masyarakat diultimatum segara membuat surat ke Bupati dan DPRK Aceh selatan. “apakah hal ini sudah dilakukan,” tanya R. Simamora.

Mewakili warga, hermansyah berkata kalau hasil tersebut sudah disampaikan ke warga. Tapi masyarakat tidak setuju karena polisi melanggar perjanjian. “Janjinya kalu masyarakat tidak turun kesawah, polisi tidak menurunkan pasukan. Tatapi bapak melanggar nya. Maka nya kami juga harus turun ke sawah, keluarga meraka akan kelaparan. “apakah pemerintah mau menggung kami selama satu tahun ?.”Di tengah seilang pendapat tersebut, kuasa hukum Ie Jeureuneh, M. Alhamda SH.I dari LBH Banda Aceh Pos Meulaboh menanyakan kepolisi apa jaminan ekonomi warag jika tidak melanjutkan pekerjaan.

Alhamda menjelaskan kalau jaminan itu menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang tertuang dalam undang – undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak – Hak Ecosob ( Ecinomic, Soscial dan Culture Right ) dan Deklasi Umum hak asasi manusia.Jadi, ujur Alhamda, polisi harus mengizinkan petani mengelola tanah adat tersebut dengan menanam padi . ‘ Kalau diambil tanah 200 hektar, masyarakat ini mau makan apa ? “ tanya dia.
Simamora tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kapolsek tersebut justru memerintahkan personil nya mengokang senjata menghalau masyarakat, melihat gelagat tidak bersahabat tersebut, patani memilih mundur karena tidak ingin ada korban. Mereka kembali ke desa.Tanah adat ini bersengketa ketika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menklaim tanah tersebut untuk pembangunan kompi brimob. Pembangunan itu juga di dukung Bupati aceh Selatan Saat itu, sukardi, memalalui surat keputusan No 51/1/SDA/1977 . tanah adat yang klaim untuk lahan tersebut berukuran 1000 x 2000 meter kubik.Kisah tanah itu berawal sejak 1971. lahan seluas 80 ribu meter kubik ( menurut warga ) di Desa Ie Jeureuneh, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, di garap warga sebagai lahan pertanian meraka. Lahan tersebut dikelola secara berkelompok dan kemudian di konversikan menjadi lahan milik perseorangan.

Pada 1976, Letnan satu polisi Bustamim, Kepala Kepolisian Sektor Trumon mendatangi Ali, yang menjabat Geuchik Ie Jeuereuneh. Bustamim meminta lahan didesa tersebut untuk perumahan 27 keluaraga puenawirawan polri. Alasan Bustamin, untuk menambah jumlah penduduk di Ie Jeuereuneh, biar tambah ramai.Keuchik Ali menyanggupi. Dengan pertimbangan demi kemajuan kampung dia memberikan 80.000 meter lahan. Sayang, pemberian tersebut berlangsung lisan tanpa Dea /Hitam di atas putih. Tak ada surat pernyataan yang dikeluarkan aparatur desa setempat. Keputusan bahkan tidak memalui musyawarah desa. Karena pihak kepolisian meminta lisan, aparat desa menanggapinya dengan lisan pula.

Bustamin kepada raja Post, mengakui pernah meminta tanah kepada Geuchik Ali dam Imum Mukimnya rasuddin . mantan Kapolsek trumon ini menjelaskan kan permintaan tersebut atas suruhan atasanya yakni Nurlis, Kapolres aceh selatan Saat itu.Nurlis meminta tanah tersebut saya mencari tanah yang kebutulan dapat di desa Ie Jeureuneh seluas 200 x 800 meter kubik, “ kata Bustamin. Di dalam tanah tersebut juga terdapat beberapa petak tanah Bustamin.

Keterangan Bustamin, di belakang tanah tadi terdapat areal persawahan warisan nenek moyang desa Ie Jeureuneh.” Saya juga menentang kalau polisi sudah mengklaim tanah tersebut seluas 200 hektar. Karena dulu juag sempat ada pembebasan tanah untuk kepentingan kawasan ekosistem Leuser ( KEL ).Karena sengketa tanah itu, beberapa pekan lalu, seorang perempuan Ie Jeureneh di ancam kubur setelah di pukul. Perempuan nekad memasuki areal sawah yang di jaga polisi.

Rencana mediasi yang di gagas LBH Banda Aceh Pos Meulaboh dengan eksikutif dan Legeslatif Aceh Selatan masih buntu. Waka Polres Aceh selatan Eko Budhi, SIK, menurut Alhamda mendukung agar masyarakat menempuh jalur hukum. Kewenangan tanah adat tersebut berda di Mabes Polri dan Menteri Keuangan termasuk surat tanah.Eko mengatakan tidak punya kewenangan memutuskan klaim tanah adat itu. “Kita hanaya sebagai pelaksana teknis dilapangan. Jadi kalau LBH siap mendapingi masyarakat maka kami tidak menghalanginya.” Ujur eko seperti ditirukan Alhamda. Pemerintah harus cepat turun tangan, sebelum konflik melebar. Tanah adat Ie Jeureuneh itu bagai pasungan.