BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, dengan tegas menolak pengesahan lima rancangan qanun (raqan) Aceh oleh anggota DPRA demisioner pada saat berahirnya masa tugasnya. Menurut LBH, pengesahan raqan itu hanya untuk mengejar target produk legislasi yang dihasilkan DPRA periode 2004-2009, bukan kualitas dari produk hukum itu sendiri. “Setiap produk hukum tidak boleh dipaksakan secara prakmatis dan hanya terkesan mengerjakan target. Sebab, setiap produk hukum itu harus benar-benar dikaji secara mendalam, baik secara filosofis, sosiologis-historis, idologis dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal,” kata Wakil Direktur Bidang Internal LBH Banda Aceh, Kamaruddin SH, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Kamis (10/9).

Lima rancangan qanun yang ditolak pengesahannya dan bakal disahkan anggota DPR Aceh demisoner tersebut masing-masing, Raqan Penanaman Modal, Raqan Jinayah, Raqan Hukum Acara Jinayah, Raqan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Raqan Wali Nanggroe. Menurutnya, DPR Aceh demisioner tak tepat untuk mengesahkan produk legislasi itu, karena kualitas dari qanun sangat diragukan, mengingat kelima Raqan dimaksud dibahas dalam waktu yang singkat. Selain dari pada itu, tambah Kamaruddin, secara formil, peraturan perundang-undangan juga harus disusun sesuai dengan undang-undang, yaitu, tentang tata cara pembuatan undang-undang dan Qanun tentang tata cara pembuatan Qanun. Untuk itu, lanjut Kamaruddin, pembuatan dan pengesahan segala produk legislasi, selayaknya dilakukan oleh anggota DPR Aceh yang baru hasil Pemilu 2009.

“Mereka lebih legitimit untuk mengesahkan produk hukum mengingat secara politik anggota DPR Aceh hasil Pemilu kemarin sesuai MoU Helsinki dan UU No 11 tentang Pemerintah Aceh,” kata Kamaruddin. Dikatakan, jika DPR Aceh demisioner tetap memaksakan pengesahan lima raqan tersebut, maka dikhawatirkan pemberlakuannya juga tidak efektif. Bahkan tak menutup kemungkinan kelima Raqan tersebut akan direvisi kembali oleh anggota DPRA baru.

“Kan sayang kalau tetap dipaksakan. Ini artinya anggota DPRA demisioner telah menimbulkan preseden buruk kepada publik dengan hanya mengejar target dan ujung-ujungnya memboroskan anggaran publik,” pungkasnya.(tz)

Sumber : Serambi 12 September 2009