Pengunjung
Total hits
Bulan ini
PROFILE LBH BANDA ACEH
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh di dirikan pada September 1995 dengan nama LBH Project Base Aceh. Berdasarkan mandat Dewan Pengurus YLBHI. Darwis,S.H yang mendapatkan mandat untuk mendirikan LBH Banda Aceh mengajak beberapa orang pengacara di Banda Aceh untuk terlibat di dalam kepengurusan, dan kemudian menjadi direktur yang pertama.
LBH Banda Aceh dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berberkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung separatis. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berkantor di luar Aceh. Pengiriman pengacara dari luar Aceh tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka panjang. Alasan tersebut menjadi basis analisis bagi YLBHI untuk membentuk LBH Project Base Aceh untuk melakukan program-program YLBHI di Aceh dengan isu khusus yang di batasi pada Civil and Political Right (Hak Sipil Politik).
Baca Selengkapnya...
Lihat (6) | Kamis, 4 Maret 2010 17:01:26
Kasus Rumah Ganda Harus Sampai ke Pengadilan
MEULABOH-Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh meminta Polres Aceh Barat
mengusut tuntas kasus penerima rumah ganda. Dan berharap kasus ini
harus sampai ke pengadilan sehingga para penerima rumah ganda ini
mendapat hukuman sebab ini adalah bentuk penipuan sehingga berakibat
warga lain yang berhak rumah malah tidak mendapatkan.Koordinator
LBH Pos Meulaboh, Alhamdal keapda Serambi, Selasa (2/3) mengatakan
Polres harus menyelesaikan proses penyidikan kasus penerima rumah
ganda. Sebab para korban yang belum mendapat rumah berharap para
peneri...
Lihat (14) | Senin, 22 Februari 2010 17:01:52
Pon Panyang Serahkan Memori Kasasi
Abdullah alias si Pon Panyang melalui kuasa hukumnya hari Kamis (18/02/2010) resmi menyerahkan memori kasasi terhadap perkara Praperadilan No. 01/Praper/2010/PN-LSK antara Abdullah melawan Polres Aceh Utara. Sebelumnya pernyataan kasasi telah disampaikan oleh Abdullah melalui kuasa hukumnya kepada panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 3/02/2010.
Dalam memori kasasi yang diterima oleh panitera muda pidana PN Lhoksukon disebutkan Abdullah selaku Pemohon Praperadilan sangat kecewa dengan keputusan Hakim pemeriksa perkara tersebut karena dalam memberikan putusan sangat jauh dari rasa keadilan.
Adapun dasar keberatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam memori kasasi adalah pertama hakim telah salah dalam penerapan hukum, kedua pertimbangan hukum dalam putusan tersebut satu dengan ...
Lihat (21) | Jum`at, 12 Februari 2010 12:56:21
JPU Dinilai Lalai Ungkap Asal Senjata
Sidang Kasus Kepemilikan Senjata Tajam
LHOKSUKON – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis
(11/2) kembali menggelar sidang asus kepemilikan senjata yang menyeret
Teuku Sayed Azhar (29), warga Desa Kubu Kecamatan Sawang, Aceh Utara
sebagai terdakwa. Dalam pledoi (pembelaan terhadap tuntutan JPU-red)
yang dibacakan dua kuasa hukum terdakwa, Zul Azmi SH dan Zulfikar SH
menyebutkan JPU lalai dalam mengungkap motif asal senjata tajam jenis
sangkur yang digunakan terdakwa.Sidang yang berlangsung pukul
12.10 WIB-13.05 WIB, dibuka Ketua Majelis Hakim Jamaluddin SH
didampingi Khalid SH dan Riswandi SH. Turut hadir Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Mariono SH. “Dalam dakwaan maupun surat tuntutan, JPU tak
menyebut asal-usul senjata tajam tersebut serta...
Lihat (29) | Jum`at, 12 Februari 2010 12:55:47
Pemilik Senjata Tajam Dituntut 14 Bulan
LHOKSUKON - Terdakwa kasus kepemilikan senjata tajam Teuku Sayed Azhar (29),
warga Desa Kubu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dituntut 14 bulan
penjara dalam sidang lanjutan kasus itu di Pengadilan Negeri (PN)
Lhoksukon, Aceh Utara, kemarin. “Menyatakan terdakwa T Sayed Azhar bin
T Abid bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa,
menyembunyikan mempergunakan, sesuatu senjata tajam pemukul, senjata
penikam, karena bertentangan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951,” demikian antara
lain materi tuntutan yang dibacakan Jaksa Penunut Umum (JPU) Mariono
SH, dalam sidang kemarin.Sidang yang dipimpin Ketua Majelis
Hakim Jamaluddin SH didampingi Khalid SH dan Dicky Ramdani SH
berlangsung pukul 12.30&ndash...
Lihat (18) | Jum`at, 12 Februari 2010 12:53:48
Manajemen PDAM Agara mengecewakan
Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Kutacane mengecam tindakan pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agara terhadap pelanggannya
sangat mengecewakan, dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan
konsumen. karena air yang disuplaikan ke masyarakat selain
tersendat-sendat juga berlumpur, air yang dialirkan ke pelanggan diduga
keras tanpa melakukan penyulingan (saringan), masalah ini sangat
dirasakan oleh masyarakat pada saat hujan, karena kalau hujan air
sungai keruh dan secara otomatis air yang dialirkan kemasyarakat juga
keruh dan berlu...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
