Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Banda Aceh
Lihat (335) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Qanun Pertanahan untuk Kearifan Aceh
BANDA ACEH - Akibat munculnya berbagai persoalan status kepemilikan tanah di Aceh, terutama pascatsunami, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyusun rancangan qanun Aceh tentang pertanahan. Tujuannya memberikan kearifan lokal tentang hak milik tanah di Aceh. Anggota tim perumus draft qanun pertanahan, Ria Fitri SH menyampaikan hal itu saat seminar dan konsultasi publik draf qanun pertanahan di Pusat training centre, Unsyiah, Banda Aceh, Selasa (20/1). Menurut dia, meski secara nasional UU pertanahan hak milik tanah telah lama diatur, namun rancangan qanun itu dibuat supaya melahirkan qanun dengan berbagai aturan spesifik tentang pertanahan di Aceh. Hak-hak atas tanah itu meliputi, hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hingga hak-hak adat. “Rancangan qanun itu...
Lihat (253) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Jaksa alihkan kasus korupsi dengan menangkap aktivis HAM
Sidang aktivis HAM
BANDA ACEH - Sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh menuding Kejati NAD mengalihkan proses kasus korupsi pembangunan rumah korban konflik di Aceh, dengan menangkap aktivis HAM."Kami melihat jaksa telah mengalihkan kasus korupsi pembangunan rumah korban konflik, dengan menangkap aktivis HAM," ungkap M. Fauzan Febriansyah tadi malam, koordinator aksi demo, usai mengikuti persidangan terdakwa HB, yang dituduh memecahkan kaca di Kejati NAD beberapa bulan lalu, yang digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh.Puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh yang berbaur dengan masyarakat korban konflik, termasuk di dalamnya kaum wanita, mendatangi Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak pukul 10.00.Selain mengusung spanduk dan mel...
Lihat (228) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Eksepsi Hendra tak Sentuh Dakwaan Jaksa
BANDA ACEH - Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Senin (19/1), kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemecahan kaca kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, dengan terdakwa Hendra Budian, koordinator aksi masyarakat korban konflik Bener Meriah dan Aceh Tengah.Dalam sidang Senin kemarin, JPU menyampai tanggapan (duplik) atas eksepsi terdakwa Hendra Budian yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Jaksa Syarifah R SH dalam sidang tersebut memaparkan, eksepsi yang disampaikan terdakwa dan kuasa hukumnya dari LBH Banda Aceh, pada sidang yang lalu tak sesuai isi dakwaan. Pasalnya, eksepsi terdakwa dan kuasa hukumnya itu lebih kepada penyampaian curahan hati (curhat), bukan jawaban terhadap dakwaan Jaksa. “Alasan eksepsi yang disampaikan terdakwa jelas telah menyentuh pokok perkara, jadi dakwa...
Lihat (175) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Aktivis Gerak Diperiksa Polisi
BANDA ACEH - Seorang aktivis LSM anti
korupsi Gerak Aceh, Yulindawati (32), Selasa (6/1) diperiksa di Polsek
Baiturrahman. Wanita tersebut diperiksa sebagi saksi terkait dugaan
pencemaran nama baik terhadap Rosmanidar, Koordinator BKM Sukaramai. Kanit reskrim Polsek Baiturrahman yang ditanyai wartawan menolak
memberi keterangan. Namun, diakui adanya pemeriksaan terhadap
Yulidawati diadukan dalam kasus pencemaran nama baik. Kasus tersebut muncuat, setelah aktifitas Yulindawati yang
melakukan pendampingan kepada masyarakat di Kelurahan Sukaramai
menyangkut dengan dugaan penyimpangan dana di BKM Sukaramai. Dalam
pendampingan itu ia juga mengajak wartawan meliput tentang adanya
dugaan penyimpangan dimaksud sebagai bagian dari advokasi gerakan.
Selain itu, Yulindawati yang akrap dipanggil Lind...
Lihat (350) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
KPK Serahkan Draf KKR kepada Pemerintah Aceh
BANDA ACEH - Koalisi Pengungkapan Kebenaran
(KPK) menyerahkan rancangan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR) yang telah mereka susun kepada Pemerintah Aceh. Draf berisi 60
pasal itu diterima secara simbolis Sekda Aceh, Husni Bahri TOB, di
ruang kerjanya, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12). Husni Bahri TOB mengatakan, pemerintah menyambut baik pengajuan
rumusan qanun KKR dari kalangan sipil Aceh. “Walau nanti tidak seasli
yang dirumuskan, tapi rumusan ini akan menjadi bahan masukan dan
pertimbangan bagi pemerintah dan DPRA,” ujarnya didampingi Kepala Biro
Hukum dan Humas, A Hamid Zein. Husni menambahkan, konsep KKR di Aceh saat ini masih belum
menemukan titik yang jelas apakah nantinya akan bersandar pada adat
istiadat atau agama. Selama ini, kata dia, ada pola yang...
Lihat (382) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Dosen IAIN Latihan ke Jakarta dan Kanada
BANDA ACEH - Sebanyak delapan dosen Fakultas
Syariah dan Fakultas Ushuluddin, IAIN Ar-Raniry Darussalam dilatih
manajemen mediasi ke Jakarta dan Kanada. Pelatihan ini betujuan
meningkatkan kemampuan dosen seiring akan dibentuknya kepengurusan
mediasi di IAIN Ar-Raniry.
Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Dr Ridwan Nurdin
MCL, kepada Serambi, Rabu (3/12) mengatakan, delapan dosen tersebut
masing-masing enam orang dari Fakultas Syariah dan dua orang dari
Fakultas Ushuludin. Empat orang akan dilatih pada sejumlah pusat
mediasi Kanada dan selebihnya di Jakarta. Sebagian peserta telah
berangkat beberapa waktu lalu dan akan kembali setelah lebaran Idul
Adha tahun ini. Program pelatihan manajemen mediasi ini dibantu oleh Canada
International Development Agen (CIDA). “Sebagai...
Lihat (377) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Aktivis Bagikan Bibit
Peringatan Hari Pohon Sedunia BANDA
ACEH - Puluhan aktivis lingkungan di Banda Aceh membagikan bibit
tanaman di kawasan Simpang Lima Banda Aceh, Jumat (21/11). Mereka juga
menggelar atraksi manusia pohon, serta pembagian selebaran dan stiker
kepada pengguna jalan. Aksi ini digelar bertepatan dengan hari pohon
sedunia yang diperingati setiap 21 November.
Aksi simpatik para aktivis lingkungan itu digelar untuk
mengampanyekan kecintaan terhadap lingkungan. Tak kurang 500 bibit
tanaman dibagikankepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Simpang
Lima, Banda Aceh, pagi kemarin. Jenis bibit tanaman yang dibagikan di antaranya bibit pohon mahoni
dan trambesi. Selain itu, mereka juga membagikan bibit tanaman keras
khas Aceh, seperti mimba dan beunot. “Polusi udara dan buangan limbah di ...
Lihat (332) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Muncul Dua Versi SK Pembentukan Pansus
BANDA ACEH - Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, yang menggelar sidang lanjutan gugatan
calon anggota KIP Aceh Timur terhadap Ketua DPRK setempat, Selasa
(11/11), dibingungkan dengan kemunculan dua versi Surat Keputusan DPRK
Aceh Timur No.38 Tahun 2008. Surat yang memuat tentang Pembentukan Pansus Uji Kepatutan dan
Kelayakan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur
itu, diterima majelis hakim dalam dua versi tanggal yang berbeda. Bukti
surat yang diajukan pihak tergugat tercantum tanggal 26 Mei 2008, dan
yang diajukan oleh pihak penggugat tertanggal 27 Mei 2008. “Padahal
nomor dan objeknya sama,” ujar Nasrifal, ketua majelis hakim yang
memimpin persidangan tersebut. Mengenai hal ini, Fuadi (selaku penggugat) saat dimintai
tanggapann...
Lihat (364) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Korban Konflik Kembali Demo Kejaksaan
BANDA ACEH - Seratusan korban konflik asal
Bener Meriah dan Aceh Tengah untuk keempat kalinya menggelar unjuk
rasa. Masih mengusung tiga tuntutan sebelumnya, mereka mendesak jaksa
mengusut dugaan penyimpangan dana pembangunan seribuan rumah korban
konflik. Kali ini, desakan itu mengarah ke Kejaksaan Negeri (Kejari)
Banda Aceh.
Rumah dimaksud bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk korban
konflik di dua kabupaten itu. Pembangunannya pada 2005 lalu. Pada 2007
dan Juli 2008 lalu, desakan ini pernah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Aceh. Selain tuntutan dimaksud, massa meminta jaksa tak menahan, bahkan
tidak memproses hukum Hendra Budian, koordinator aksi tiga kali
sebelumnya. Mereka menyampaikan permintaan itu, saat tim Poltabes Banda
Aceh menyerahkan Hendra dan barang bukti ke K...
Lihat (177) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Tergugat Minta Bupati Dihadirkan ke Persidangan
Sidang Lanjutan Gugatan KIP Aceh Timur BANDA ACEH - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Selasa
(4/11) kembali menggelar sidang lanjutan atas gugatan yang diajukan
lima calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur (Fuadi
SH MH Cs) terhadap ketua DPRK setempat dan ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Pusat. Dalam sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak
penggugat itu, kuasa hukum tergugat satu (Ketua DPRK), Muslim A Gani
meminta majelis hakim agar menghadirkan Bupati Aceh Timur sebagai salah
satu saksi dari pihak tergugat satu. “Kami meminta kepada majelis hakim
untuk menghadirkan saudara bupati pada sidang selanjutnya guna memberi
keterangan menyangkut dengan penandatanganan SK tersebut,” papar Muslim
A Gani. Menanggapi permohonan kua...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
