Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Banda Aceh
Lihat (307) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Komisi Yudisial Akan Pelajari Putusan Hakim
Terkait Vonis Kasus Atu Lintang BANDA ACEH - Karena antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim
relatif jauh selisihnya, Komisi Yudisial (KY) akan mempelajari putusan
(vonis) majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Takengon terhadap 24
terdakwa kasus Atu Lintang, Aceh Tengah.
Kasus Atu Lintang adalah insiden pembakaran Kantor Komite Peralihan
Aceh (KPA) Sagoe Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, pada 1 Maret 2008
dini hari, disertai pembunuhan lima anggota KPA Wilayah Linge, di
samping seorang lainnya luka-luka akibat dianiaya oleh massa yang
mengamuk. Sejak MoU Helsinki diteken 15 Agustus 2005, kasus ini
merupakan insiden terbesar dalam hal jumlah korban yang tewas oleh amuk
massa. Sidang terhadap kasus itu sudah berlangsung lebih dari 60 hari lalu
di PN Takengon. Sebagaimana diberitakan Ser...
Lihat (277) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
KY "Endus" Mafia Peradilan di Aceh
* Silaturrahmi ke Redaksi Serambi BANDA ACEH - Rombongan Komisi Yudisial (KY), mulai Rabu sampai
Kamis (29-30/10), melaksanakan serangkaian kegiatan menyerap aspirasi
publik di Aceh. Kunjungan ini terkait dengan upaya KY dalam memberantas
mafia peradilan, di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. “Kunjungan kami ke sini untuk menjalin silaturrahim, sekaligus
menjajaki kerjasama demi kepentingan penegakan hukum, terutama dalam
kaitan pemberantasan mafia peradilan,” ujar anggota KY, Soekotjo
Soeparto SH LLM, dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Redaksi Harian
Serambi Indonesia, di Banda Aceh, Rabu (29/10). Soekotjo didampingi Sekjen KY, Drs Muzayyin Mahbub MSi, Ir Andi
Djalal Latief MS, (staf KY Bidang Pusat Data dan Pelayanan Informasi),
tim media KY, serta dua aktivis...
Lihat (320) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Kekerasan terhadap Anak Meningkat
BANDA ACEH - Selama Januari-Juni 2008, kasus
kekerasan terhadap anak di Aceh meningkat. Jumlahnya mencapai 12.726
kasus. Peningkatan itu didasarkan data nasional lembaga-lembaga
perlindungan anak yang berafiliasi dengan Komnas Anak.
“Sementara kepastian hukum terhadap kasus-kasus yang bergulir di
media massa, terus menjadi misteri. Bahkan, hampir tidak ada titik
penyelesaiannya,” ujar Direktur SEFA, Yuli Zuardi Rais, pada diskusi
dan koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerhati anak, di kantor Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Aceh, Kamis (23/10). Yuli mengatakan, data yang diperlihatkan Bapas Banda Aceh, 169 anak
berkonflik dengan hukum. Sedangkan data di Pengadilan Negeri (PN) Banda
Aceh, baru enam kasus diputuskan selama 2005. “Tentunya, jumlah itu me...
Lihat (299) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Penyelesaian Kasus Masih Mengambang
Sengketa Tanah Meunasah Kulam BANDA ACEH - Sengketa tanah antara warga Meunasah Kulam, Kecamatan
Mesjid Raya, Aceh Besar dengan Koramil 05/Krueng Raya, belum ada titik
terang. Padahal, kasus ini telah mencuat pada 2005 lalu.
“Sudah tiga tahun berlalu, persoalan sengketa tanah belum
diselesaikan oleh pemerintah. Kami menilai, pemerintah membiarkan
masyarakat hidup di antara ketidakpastian hukum,” ujar Syahminan
Zakaria kepada Serambi, kemarin. Kuasa Hukum Masyarakat Korban Meunasah Kulam itu menyarankan,
seharusnya pemerintah memiliki sence of crisis terhadap persoalan
warga. Apalagi terhadap persoalan tanah yang sangat fundamental bagi
rakyat Aceh. “Pemerintah berkewajiban memenuhi kesejahteraan bagi rakyat,
termasuk jaminan tempat tinggal yang ketersediaan tanah meru...
Lihat (125) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Gugatan terhadap Ketua DPRK Singkil Ditolak
BANDA ACEH - Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu (17/9), menolak gugatan 11 mantan
calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Singkil (2008-2013)
terhadap Ketua DPRK setempat. Alasannya, objek sengketa yang
diterbitkan tergugat tak merugikan kepentingan para penggugat. Para
penggugat dalam kasus tersebut adalah Mardiah SH, Sadri, Ridwan,
Syamsinar, Boyhaqi, Asrul, Kadarruddin, Dewi Isafiah, Nur Khalidin
Khalil, Ali Umar SAg, dan Rosani. Demikian isi amar putusan yang dibacakan majelis hakim diketuai A
Sayuti, didampingi hakim anggota Indra Kesuma Nusantara dan Nasrifal.
Amar putusan setebal lima halaman itu sesuai keterangan para saksi dan
bukti-bukti yang diajukan pada persidangan sebelumnya. “Nama-nama dalam
objek sengketa penggugat bukanlah ind...
Lihat (199) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Direktur ASHO Disidangkan
BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Negeri
(PN) Banda Aceh, Kamis (11/9), menggelar sidang perdana terhadap
Direktur Yayasan Association Student Health Organization (ASHO), Zul
Habibi (24). Ia didakwa menggelapkan 100 buku lebih dan 10 keping VCD
tentang kesehatan, bantuan Project Hope American (PHA) untuk RSU
Zainoel Abidin Banda Aceh.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maimunah dalam dakwaannya menyebutkan, 2
Mei 2007, PHA membuat perjanjian dengan terdakwa untuk menyalurkan
bantuan senilai Rp 3 miliar itu kepada RSU Zainoel Abidin. Pihak PHA
percaya karena ASHO beralamat di Lamteh, Kecamatan Uleekareng, Banda
Aceh, adalah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan. Kenyataannya, bantuan terssebut tidak disalurkan dan hanya disimpan
di gudang Yayasan ASHO. Pihak RSUZA memberitahukan masalah te...
Lihat (215) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Polri Diminta Lebih Profesional
BANDA ACEH - Seluruh jajaran Polri diminta
untuk lebih profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugas. Hal itu
sesuai dengan harapan berbagai kalangan yang menginginkan agar polisi
sekarang menjadi polisi sipil yang sesuai dengan prinsip-prinsip
masyarakat madani serta bertanggungjawab terhadap kinerjanya.
Harapan itu disampaikan anggota Komisi kepolisian nasional
(Kompolnas), Adnan Pandupraja SH SpN, kepada Serambi, kemarin. “Kita
harapkan adanya reformasi struktural dan kultural pada Polri,” ujar
Pandupraja usai menjadi pembicara pada acara talk show di Studio
Serambi FM, Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Acegh Besar, Selasa (2/9). Didampingi Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol Ghufron dan Kamaruddin
dari LBH Aceh, Pandupraja mengatakan keberadaan Kompolnas adalah untuk
membantu p...
Lihat (141) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
KontraS Gelar Kampanye
BANDA ACEH - Komisi Untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (KontraS Aceh), Selasa (19/8), menggelar Pekan
Kampanye Antipenghilangan Orang Secara Paksa di Taman Budaya Banda
Aceh. Acara yang dihadiri 40 peserta itu merupakan rangkaian kegiatan
dalam rangka memperingati Hari Antipenghilangan Orang Secara Paksa
Sedunia, 19 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang
diwakili Kepala Biro Hukum dan Humas, A Hamid Zein. Diskusi itu
menghadirkan Ifdal Kasim (Ketua Komnas HAM), Mugiyanto (Presiden
AFAD-Federasi Melawan Penghilangan Paksa se-Asia) dan Afridal Darmi
(Direktur LBH Banda Aceh) sebagai narasumber. Koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli mengatakan, kegiatan itu
merupakan bagian dari advokasi pihaknya untuk menemukan titik terang
terhadap k...
Lihat (185) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Komunitas LSM kutuk vonis pidana LBH Aceh
BANDA ACEH - Sekelompok masyarakat dan LSM
di wilayah pantai Barat Selatan Aceh mengutuk vonis pidana bersalah
terhadap 8 staf LBH Banda Aceh Pos Langsa, pada si-dang di PN Langsa,
baru-baru ini.
"Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Langsa dengan menghu-kum 3
bulan penjara dengan 6 bulan percobaan terhadap 8 staf LBH, ada-lah
bentuk penegakan hukum yang dipraktekkan pada masa penjajahan Belanda,"
tegas Koordinator GeRAK Aceh Barat, Muliyadi selaku jurubi-cara, Selasa
(19/8).
Mereka sangat menyesalkan me-ngapa di usia ke-63 tahun kemerde-kaan
Indonesia, praktek- praktek ko-lonialis masih diterapkan dalam
pe-negakan hukum di Indonesia. "Ini bukti demokrasi belum merdeka,
ter-utama di Aceh," ujar Muliyadi.
Menurut dia, majelis hakim ter-lihat sangat tidak memiliki
pema-haman tentang keb...
Lihat (359) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Negara wajib bongkar kejahatan penghilangan orang secara paksa
BANDA ACEH - KontraS Aceh menegaskan, sudah
menjadi kewajiban negara pula untuk mencari serta membongkar kejahatan
penghilangan orang secara paksa dan ini harus segera dimulai.
"Terbukti, negara tidak pernah menunjukkan adanya upaya mencari
korban penghilangan paksa dan keberadaan mereka pun jauh dari
perlindungan hukum," ungkap Koordinator Badan Pekerja KontraS Aceh,
Hendra Fadil, kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (15/8).
Hendra kembali mereferensikan, penerapan operasi militer di Aceh
menorehkan sejarah terjadinya kasus penghilangan orang secara paksa,
melalui tindakan represif oleh negara terhadap masyarakat sipil dalam
rangka menertibkan dan membangun stabilitas dengan tuduhan terlibat
separatisme, makar dan melakukan perlawanan terhadap kebijakan
pemerintah.
Aceh pada masa itu, ...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
