Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Bireun
Lihat (275) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Masyarakat Diminta Cabut Mandat DPRK Bireuen
BIREUEN - Aliansi Masyarakat Sipil Bireuen
meminta kepada seluruh masyarakat kabupaten stempat untuk segara
mencabut mandat DPRK Bireuen. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak
memilih lagi mereka pada Pemilu 2009 mendatang. Permintaan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil itu karena
anggota DPRK Bireuen selama ini terindikasi mengelola anggaran Rp
2.940.000.000 pada pos bagian kesra Setdakab yang mencakup dana bagian
Keagamaan Rp 1.110.000.000, bagian Olahraga Rp 720.000.000, dan bagian
duafa sebanyak Rp 110.000.000. Padahal, tugas tersebut bukan hak DPRK. Aliansi masyarakat Sipil Bireuen yang meminta dicabutnya mandat
anggota dewan Bireuen itu adalah, LSPENA, BiMa, ADAB, GaSAK, MaTA Aceh,
LBH B-Aceh Pos Lhokseumawe, SuMAK, SiMAK Unimus, AGKB, FKMS, F-JeA,
L-aceh, GeRAK Aceh, Pask...
Lihat (279) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Korban Konflik Masih Trauma
JEUMPA - Dikretur Yayasan Rata Aceh, Abdul
Qadir Direktur, menyatakan, kasus penyiksaan yang terjadi di Aceh masih
meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi para korban. “Hingga kini
trauma-trauma masa konflik belum mampu hilang dari benak para korban. Apalagi kasus penyiksaan itu dilakukan secara terang-terangan,”
kata Abdul Qadir menjawab Serambi, di sela-sela memperingati Hari
Internasional Anti Penyiksaan, di Desa Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa,
Bireuen, Selasa (3/7).
Dijelaskan pengertian dari penyiksaan adalah perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan
jasmani seseorang dengan tujuan memperoleh informasi, mendapatkan
pengakuan, memberi hukuman, atau mengintimidasi yang dilakukan oleh
aparat pemerintah kepada seseorang.
Disebutkan, piha...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
