Kategory Bireun

Lihat (491) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Masyarakat Diminta Cabut Mandat DPRK Bireuen

BIREUEN - Aliansi Masyarakat Sipil Bireuen meminta kepada seluruh masyarakat kabupaten stempat untuk segara mencabut mandat DPRK Bireuen. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak memilih lagi mereka pada Pemilu 2009 mendatang. Permintaan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil itu karena anggota DPRK Bireuen selama ini terindikasi mengelola anggaran Rp 2.940.000.000 pada pos bagian kesra Setdakab yang mencakup dana bagian Keagamaan Rp 1.110.000.000, bagian Olahraga Rp 720.000.000, dan bagian duafa sebanyak Rp 110.000.000. Padahal, tugas tersebut bukan hak DPRK. Aliansi masyarakat Sipil Bireuen yang meminta dicabutnya mandat anggota dewan Bireuen itu adalah, LSPENA, BiMa, ADAB, GaSAK, MaTA Aceh, LBH B-Aceh Pos Lhokseumawe, SuMAK, SiMAK Unimus, AGKB, FKMS, F-JeA, L-aceh, GeRAK Aceh, Pask...
Lihat (451) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Korban Konflik Masih Trauma

JEUMPA - Dikretur Yayasan Rata Aceh, Abdul Qadir Direktur, menyatakan, kasus penyiksaan yang terjadi di Aceh masih meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi para korban. “Hingga kini trauma-trauma masa konflik belum mampu hilang dari benak para korban. Apalagi kasus penyiksaan itu dilakukan secara terang-terangan,” kata Abdul Qadir menjawab Serambi, di sela-sela memperingati Hari Internasional Anti Penyiksaan, di Desa Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Selasa (3/7). Dijelaskan pengertian dari penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan jasmani seseorang dengan tujuan memperoleh informasi, mendapatkan pengakuan, memberi hukuman, atau mengintimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada seseorang. Disebutkan, piha...

Jajak Pendapat

Tampilan dan Isi Website Ini

 

Buku Aceh

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh
MELAWAN PENGINGKARAN
Index Buku terbitan kontraS

Buku Tahunan

Laporan Tahunan Perkembangan Hukum Dan Ham Di Aceh Tahun 2006
BUKU TAHUNAN

Laporan Tahunan Potret Buram Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Aceh 2007
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Laporan Tahunan "Suara Korban Yang Terabaikan" Perkembangan Hukum dan HAM Aceh Tahun 2008
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Rancangan Qanun

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan
RAQAN
Index Buku terbitan LBH ACEH

Mitra

layanan SMS

LBH Aceh

Cafod

Info

Lagi, Koordinator LSM Jang Ko Penuhi Panggilan Penyidik...

Takengon - Hamdani dan Idrus Sahputra selaku Koordinator I dan II Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi-Gayo (LSM Jang-Ko) kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Tengah pada hari Selasa 03 Agustus 2010 untuk di mintai keterangan kembali selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (pasal 310 dan 311 KUHPidana) terhadap...

Selengkapanya »

Gubernur Harus Evaluasi Menyeluruh Program JKA

Banda Aceh - Terkait dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat miskin yang jadi pasien di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000; untuk membeli obat dari dokter yang akan mengoperasi. Program JKA.....

Selengkapanya »

Tindak Tegas Oknum Jaksa Yang Melakukan Pemerasan

Banda Aceh - Terkait pemberitaan tentang pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap saksi dalam kasus korupsi proyek pembibitan sapi Brahman Cross di desa Padang Lageun, kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung melalui bagian pengawasan di instusi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ......

Selengkapanya »

Buka Pendidikan Ilegal, Bisa Diancam 10 Tahun Penjara

Meulaboh - Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Chairul Azmi SH mengungkapkan, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas diatur bahwa bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 10.........

Selengkapanya »

DUKUNG KPK

INFO PUSTAKA


KETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENYIMPANG (Mal Administrasi di Bidang Pertanahan)

Buku ini membahas masalah pelayanan administrasi pertanahan ole pemerintah. Fokus pembahasan terletak pada praktek mal administrasi dalam pelayanan pengurusan pertanahan.
Selengkapanya »

Prinsip-Prinsip REFORMA AGRARIA Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat

Berisi bunga rampai mengenai gambaran mengenai problem agraria di tingkat lokal dan nasional, serta masalah konsepsi reforma agraria.
Selengkapanya »

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK
HAK ASASI MANUSIA

Buku ini memuat hampir semua instrumen utama hak-hak asasi manusia (HAM) dunia. Mulai dari deklarasi, instrumen tambahan yang terkait dan mengikat sampai sejumlah deklarasi yang tidak mengikat lainnya...
Selengkapanya »

ETIKA POLITIK
(Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)

Dalam delapan belas bab buku ini Dr. Franz Magnis-Suseno membahas masalah-masalah metode, legitimasi, hukum dan negara, positivisme hukum, hak asasi manusia dan kebebasan suara hati......
Selengkapanya »