Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Kutacane
Lihat (18) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Manajemen PDAM Agara mengecewakan
Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Kutacane mengecam tindakan pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agara terhadap pelanggannya
sangat mengecewakan, dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan
konsumen. karena air yang disuplaikan ke masyarakat selain
tersendat-sendat juga berlumpur, air yang dialirkan ke pelanggan diduga
keras tanpa melakukan penyulingan (saringan), masalah ini sangat
dirasakan oleh masyarakat pada saat hujan, karena kalau hujan air
sungai keruh dan secara otomatis air yang dialirkan kemasyarakat juga
keruh dan berlu...
Lihat (50) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Lagi di Pelaminan, Staf LSM Anti Korupsi Terima Panggilan Polisi Aceh Tengah
Takengen-Menjadi aktivis anti korupsi ternyata memang berat, kenyataan yang harus diterima Idrus Saputra, Koordinator II Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko). Disaat pesta pernikahannya sedang meriahnya, Selasa (14/12) lalu, harus menerima kado berupa Surat Panggilan sebagai tersangka dari pihak Kepolisian Aceh Tengah terkait pengaduan Pemkab Aceh Tengah kepada Polisi beberapa bulan lalu.Dalam surat panggilan Polres Aceh Tengah bernomor Pol.:Sp.Gill./ /XII/2009/Reskrim tersebut, dicantumkan bahwa Idrus Saputra yang dikenal dengan nama panggilan Ados selaku ...
Lihat (254) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Puluhan Peserta Ikut Workshop Peradilan
KUTACANE – Puluhan peserta dari LSM dan
mahasiswa Aceh Tenggara, Kamis (20/11) ikut workshop peradilan di
Gedung P3G Bambel, Agara. Kegiatan diseleggarakan oleh LSM Satyapila
Aceh bekerjasama dengan LBH Pos Meulaboh, menghadirkan pemateri Kepala
Pengadilan Negeri (PN) Agara, Hengky, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri
Kutacane, Amir Hamzah SH, LBH Pos Meulaboh, M Alhamda, akademisi
Nasrulzaman dan Direktur LSM Satyapila, Anil Huda ST.
Panitia pelaksana, Faisal, kepada Serambi, mengatakan, kegiatan ini
untuk sosialisasi lembaga hukum serta pemahaman bersama tentang
penegakan hukum. Selama ini penegakan hukum terutama dalam menangani
tindak pidana umum dan korupsi masih lemah serta banyak kasus korupsi
yang hingga saat ini belum diputuskan oleh penegak hukum.(as)
Sumber Berita : Serambi In...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
