Kategory Aceh Jaya

Lihat (558) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Kasus Lulus Cadangan CPNS Dilapor ke Polisi

BKPP Minta Diteliti Ulang CALANG - Beberapa dari 27 peserta tes yang diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Aceh Jaya secara resmi melaporkan kasus yang menimpa mereka ke Polres Persiapan Aceh Jaya, karena dinyatakan hanya “lulus cadangan”. Mereka juga melaporkan kasus tersebut ke Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Aceh, Jumat kemarin.Dalam laporan itu pihak pengadu menuding pejabat Pemkab Aceh Jaya telah menipu, sehingga mereka dirugikan, karena tidak diperbolehkan mendaftar ulang untuk diangkat menjadi PNS, setelah dinyatakan lulus.Kapolres Persiapan Aceh Jaya, Kompol Hasanuddin melalui Kasat Reskrim, Iptu Ade Zamrah menjawab Serambi, Jumat (13/3) membenarkan polres yang ia pimpin telah menerima laporan resmi dari peserta yang ...
Lihat (520) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Rekomendasi Seminar Hak-Hak-Atas Pendidikan Layak

Rekomendasi Seminar Hak-Hak-Atas Pendidikan Layak “Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat Korban Konflik dan Tsunami Terhadap Pemenuhan Hak-hak Atas Pendidikan Layak ” Calang, 23 Juli 2007 Bahwa kami sebagai Peserta Seminar yang terdiri dari Camat, Aparat Desa, Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar sekolah umum (SD, SLTP, SMU) dan agama (MIN, MTsN, MAN), Komite Sekolah, Wali Murid, Wartawan, dan masyarakat umum ingin menyampaikan hasil Rekomendasi yang akan ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam Pemenuhan atas hak-hak Pendidikan, khususnya diwilayah Aceh Jaya. Rekomendasi tersebut adalah : Bahwa kami meminta agar Bupati/ Dinas Pendidikan dapat memberikan rincian jumlah anggaran Pendidikan khusus wilayah Aceh Jaya. Bahwa Pemkab dan Dinas terkait seharusnya tidak diskriminatif ...
Lihat (396) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Pembebasan Tanah Cot Brohoi

Desa Tanoh Manyang Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya Tanah Relokasi Cot Brohoi di desa Tanoh Manyang awalnya merupakan masuk wilayah desa Padang Kleng sebelum tahun 1966. Namun diatas tahun 1966 tanah tersebut beralih kekuasaan wilayah yakni keluar dari desa Padang Kleng. Tanah tersebut sudah lama ditempati yakni mulai Tahun 1938 oleh 5 orang dari desa padang kleng; Arsyad (kakek Abu Bakar), Yim Kadam, Putu Daud, Utuh Husein, dan Tengku Makam, Tahun 1943 Jepang masuk ke aceh, dan daerah tersebut tidak luput dari sasaran Jepang, dan mereka mengambil barang-barang milik masyarakat sehingga warga pada ketakutan akhirnya kebun di tinggalkan untuk mengungsi, Tahun 1960 Warga masuk kembali yang di ketuai oleh Tengku Daud Bidin, Tahun 1970 Warga keluar satu persatu hingga habis dikarenakan gangguan h...
Lihat (304) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Ganti Rugi Belum Dibayar

Warga Blokir Jalan Calang-Banda Aceh Ratusan warga Desa Blang Dalam, Kec. Patek, Kab. Aceh Jaya memblokir jalan setempat, karena belum ada ganti rugi. Enam jam kemudian, setelah negosiasi akhirnya ruas jalan tersebut dibuka kembali. Syahruddin Hamzah, warga Banda Aceh yang melintasi jalan Banda Aceh-Calang, kepada Waspada, Selasa (3/6) mengatakan dia tertahan di desa yang dimaksud selama enam jam, karena warga setempat memagari jalan. Kata dia, jalan itu mulai diblokir warga sejak pukul 19:00 hingga 24:00 tengah malam. “Ada ratusan kendaraan yang tertahan di sana. Setelah tokoh masyarakat setempat turun ke jalan, baru dibuka kembali,” ujar Syahruddin. Menurut Syahruddin mengutip keterangan warga, alasan mereka memblokir jalan tersebut, karena belum jelas pembayaran ganti rug...

Jajak Pendapat

Tampilan dan Isi Website Ini

 

Buku Aceh

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh
MELAWAN PENGINGKARAN
Index Buku terbitan kontraS

Buku Tahunan

Laporan Tahunan Perkembangan Hukum Dan Ham Di Aceh Tahun 2006
BUKU TAHUNAN

Laporan Tahunan Potret Buram Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Aceh 2007
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Laporan Tahunan "Suara Korban Yang Terabaikan" Perkembangan Hukum dan HAM Aceh Tahun 2008
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Rancangan Qanun

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan
RAQAN
Index Buku terbitan LBH ACEH

Mitra

layanan SMS

LBH Aceh

Cafod

Info

Pemerintah Aceh Berwenang Mengatur Hak Atas Tanah

Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....

Selengkapanya »

Skandal Rp 20 Milyar Pemkab Aceh Utara

Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....

Selengkapanya »

Problem Investasi di Bidang Pertanahan

Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......

Selengkapanya »

Pertanahan di Aceh, "Pekerjaan Rumah" Pemerintah ...

A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......

Selengkapanya »

DUKUNG KPK

INFO PUSTAKA


KETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENYIMPANG (Mal Administrasi di Bidang Pertanahan)

Buku ini membahas masalah pelayanan administrasi pertanahan ole pemerintah. Fokus pembahasan terletak pada praktek mal administrasi dalam pelayanan pengurusan pertanahan.
Selengkapanya »

Prinsip-Prinsip REFORMA AGRARIA Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat

Berisi bunga rampai mengenai gambaran mengenai problem agraria di tingkat lokal dan nasional, serta masalah konsepsi reforma agraria.
Selengkapanya »

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK
HAK ASASI MANUSIA

Buku ini memuat hampir semua instrumen utama hak-hak asasi manusia (HAM) dunia. Mulai dari deklarasi, instrumen tambahan yang terkait dan mengikat sampai sejumlah deklarasi yang tidak mengikat lainnya...
Selengkapanya »

ETIKA POLITIK
(Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)

Dalam delapan belas bab buku ini Dr. Franz Magnis-Suseno membahas masalah-masalah metode, legitimasi, hukum dan negara, positivisme hukum, hak asasi manusia dan kebebasan suara hati......
Selengkapanya »