Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Aceh Selatan
Lihat (27) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Ratusan Korban Konflik Minta Bantuan Rumah
TAPAKTUAN - Sekitar 160 korban
konflik dari berbagai kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, Kamis
(4/12) berunjukrasa ke Kantor Badan Reintegrasi Aceh dan kantor bupati
setempat, Kamis (4/12). Mereka mempertanyakan bantuan rumah yang hingga
kini belum mereka terima. Para pendemo mengaku sudah berulang kali
mengajukan proposal dan sudah banyak uang yang dihabiskan untuk
pengurusan ini tapi hingga kini belum ada kejelasan. Korban konflik
hanya menanti janji yang tidak pasti dan mereka menilai para pejabat
BRA telah memani...
Lihat (116) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Puluhan Warga Manggamat Turun ke Jalan
TAPAKTUAN - Sekitar 50 warga Desa Simpang Tiga Manggamat, Kecamatan,
Kluet Tengah, Kabupaten Aceh turun ke jalan Rabu (5/8). Aksi damai
dilakukan untuk menuntut keadilan warga yang tanahnya telah digunakan
oleh perusahaan pertambangan swasta. Massa yang didampingi kuasa hukum
menggelar aksinya sekitar 13.00 WIB. Mereka berjalan kaki di jalan desa
dan mengusung sejumlah poster dan spanduk. Mereka mempersoalkan PT
Mulia Mineral Utama selaku pengelola pertambangan emas telah mengambil
tanah rakyat setempat. Tanah seluas 20 hektar...
Lihat (116) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Disatroni Maling
TAPAKTUAN - Maling kembali beraksi di Kabupaten Aceh Selatan. Aksi pada
Selasa (14/7) menimpa lima rumah di Desa Ujung Tanah, Kecamatan
Samadua. Menurut informasi, peristiwa yang menimpa waga Dusun Bunga
Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua terjadi Selasa (14/7) sekitar pukul
05.00 WIB. Tidak ada satupun pemilik rumah yang mengetahui peristiwa
tersebut sehingga dalam waktu 30 menit maling yang diperkirakan lebih
dari dua orang secara mudah beraksi serta membawa kabur dua unit
laptop, handphone, dan sejumlah uang. Kapolres Aceh Selatan, AKBP Awi Setiyono SIK melalui Kasat Reskrim Ipda Novi Edyanto kepada Serambi,
Rabu (15/7) membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian berlangsung pada
Selasa (14/7) sekitar pukul 05.00 sesaat menjelang azan subuh. Maling
masuk dalam lima rumah warga itu melalui...
Lihat (261) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Majelis Hakim PN Tapaktuan Tolak Gugatan terhadap Pemkab Abdya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN)
Tapaktuan, Senin (15/9) menolak gugatan terhadap Pemkab Abdya yang
dituding menyerobot ratusan meter tanah milik warga untuk perluasan
Bandara Kuala Batu Pulo Kayu Kecamatan Susoh.
Setelah menjalani persidangan selama kurang lebih 10 bulan sejak
didaftarkan awal 2007 lalu, akhirnya Majelis Hakim yang dipimpin Saiful
Arif SH dengan hakim anggota Dady Suryadi SH dan Tuti Angraini SH tetap
mengeluarkan keputusan menolak gugatan dan menyatakan yang berhak
mengadili perkara ini adalah PTUN Banda Aceh.
Dengan keluarga putusan seperti itu, warga melalui YLBHI Pos
Meulaboh selaku kuasa hukum dari para penggugat, sangat menyayangkan
dan ragu karena terkesan majelis hakim telah mengabaikan aspek keadilan
terhadap masyarakat lemah secara ekonomi, terdiskriminasi...
Lihat (279) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Tim Tinjau Lahan Sengketa Di Aceh Selatan
TAPAKTUAN. Tim fasilitasi penyelesaian
sengketa tanah dan konflik pertanahan, Profinsi Nanggro Aceh
Darussalam, Rabu (23/7), meninjau lahan sengketa anatara masyarakat
dengan Polri, di desa Ie Jerneh, Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan.
Kehadiran Tim kecil dikoordinir Izwar dan bertugas di lima
kabupaten, termasuk aceh selatan, selain meninjau lokasi dari jarak
dekat juga menggelar pertemuan dengan masyarakat di meunasah Desa Ie
Jerneh, sekitar 120 kilometer dari tapaktuan ke medan.
Pertemua dalam rangka menghimpun masukan, data – data dan dokumen
dari semua pihak. Data yang di peroleh akan di rumuskan dalam tim besar
yang ada di Banda Aceh.
Pertemuan di hadiri Bupati Aceh Selatan di wakili Asisten Tatapraja
H. Nasurrurman, SH dan Kapolres AKBP Drs. Cahyo Budisiswanto serta
Koord...
Lihat (370) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Pengesahan APBK Aceh Selatan Dipaksakan
Masyarakat Segel Gedung Dewan
TAPAKTUAN
- Sekitar 100 orang warga yang tergabung dalam Simpul Masyarakat Sipil
dan Mantan Kepala Desa dalam Kabupaten Aceh Selatan berdemo ke gedung
DPRK setempat, Kamis (28/2) siang. Karena merasa aspirasi dan harapan
mereka tak disahuti, setelah dua jam beraksi dan bernegosiasi, para
pengunjuk rasa akhirnya memasang kayu segel pada tiang di depan pintu
gedung dewan tersebut. Dalam aksi itu pengunjuk rasa meminta pimpinan
dewan supaya menunda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Selatn Tahun 2008, karena pengesahan anggaran
yang dijadwalkan Jum´at (29/2) hari ini dinilai terlalu dipaksakan dan
tidak berpihak kepada rakyat. Aksi yang berlangsung pukul 12.00 14.0 WIB itu diramaikan oleh
massa yang berdatangan dari berbagai...
Lihat (340) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Terdakwa Korupsi Berbuntut Demo
TAPAKTUAN - Sedikitnya 80 warga dari berbagai
kecamatan yang tergabung dalam sejumlah elemen di Aceh Selatan, Kamis
(6/12) melakukan aksi demo ke Pengadilan Negeri Tapaktuan. Aksi demo
yang berlangsung siang itu merupakan sebagai aksi protes terhadap
tindakan majelis hakim PN Tapaktuan yang mengalihkan status tahanan
tiga orang terdakwa kasus korupsi 40 hand tractor dari tahanan
sementara Lembaga Pemasyarakatan menjadi tahanan kota/penangguhan
tahanan.
Masyarakat yang tergabung dari sejumlah elemen civil society yang
concern tehadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Aceh Selatan
dianataranya LSM Somasi (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Aceh
Selatan, LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Hamas (Himpunan Mahasiswa Aceh
Selatan), DPD PRA (Partai Rakyat Aceh) Aceh Selatan, IPTA (Ikatan
Pemuda Tua...
Lihat (320) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Nek Siti Gugat Pemkab Abdya Rp 500 Juta
TAPAKTUAN. Siti Amra,
atau Nek Siti, 64, Menggugat Pemkab Aceh Barat Daya terkait pembebesan
tanah untuk perluasan pembangunan Bandar Udara Kuala Batu, Kecamatan
Susoh, Kabupaten Aceh Barat. Melalui kuasa hokum dari Lembaga Bantuan
Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh, Nek Siti mendaftarkan gugatan terhadap
pemerintah dari pengadilan Negeri Tapaktuan, Aceh Selatan, Jumat
(26/10).
“Kami telah mendaftarkan gugatan terhadap Pemkab Abdiya cq Bupati
dan Kepala satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) atas sengketa
pembebasan tanah dan eksikusi yang telah di lakukan pada Januari 2007
lalu, “ Kata kuasa hokum penggugat, Kamaruddin. SH di Tapaktuan.
Gugutan yang terima Ketua Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan
Darmawan. SH itu diajukan penggugat I siti Amra, Pengggugat II Mailis
Yusni ...
Lihat (316) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Ratusan Warga Demo KIP Dan DPRK Aceh Selatan
Ekses gagalnya sejumlah balon bupati/wakil
bupati Aceh Selatan dalam seleksi tes uji baca Al Quran dua pekan lalu,
mendapat reaksi dari tim sukses dan para pendukungnya. Buktinya,
ratusan warga dari beberapa wilayah kecamatan, Senin (27/8), menggelar
aksi demo di kantor KIP Jl. Sudirman, Tapaktuan dan gedung DPRK di
Jalan Syech Muda Waly, Tapaktuan. Aksi demo berlangsung aman dan di
bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Aceh Selatan.
Dalam aksi, mereka menggelar sejumlah pamflet dan berorasi berbagai
ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap hasil uji baca Al Quran. Mereka
menuding KIP tidak adil dalam seleksi tes uji baca Al Quran terhadap
balon bupati/wakil bupati di daerah penghasil pala.Sebelum meninggalkan
KIP dan melanjutkan aksi ke gedung dewan, mereka juga menyerahkan
...
Lihat (183) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Terpasung Klaim Negara
Aceh Selatan - Jum’at (6/7) Pagi ratusan petani Ie Jeureneh
bersiap –siap. Mereka membawa parang dan cangkul, Keujreun Blang Tgk.
M. Toudin, Ketua Adat Abd. Mana, dan Kepala Desa Ie Jeureneh
Kaharuddin, memimpin petani. Beberapa saat sebelum bergerak, Sekretaris
Desa Hermansyah menghimbau petani membungkus cangkul dan parang mereka,
entah apa maksudnya, tapi serentak warga menuruti perintah Hermansyah.
Tujuan Warga Adalah tanah adat, terletak di ujung kampung Ie
Jeureneh. Di tempat itu, warga berencana mengglar Kenduri Blang (
Kenduri Sawah ). Rupanya langkah petani hari itu terhadang berigade
polri.Tepat ditanah adat yang dipersengketakan tersebut, sudah menunggu
Kepala Polsek Trumon Timur R . Simamora bersama personilnyadari brimob
dan samapta, “kami meminta pad...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
