Kategory Aceh Selatan

Lihat (27) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Ratusan Korban Konflik Minta Bantuan Rumah

TAPAKTUAN - Sekitar 160 korban konflik dari berbagai kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (4/12) berunjukrasa ke Kantor Badan Reintegrasi Aceh dan kantor bupati setempat, Kamis (4/12). Mereka mempertanyakan bantuan rumah yang hingga kini belum mereka terima. Para pendemo mengaku sudah berulang kali mengajukan proposal dan sudah banyak uang yang dihabiskan untuk pengurusan ini tapi hingga kini belum ada kejelasan. Korban konflik hanya menanti janji yang tidak pasti dan mereka menilai para pejabat BRA telah memani...
Lihat (116) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Puluhan Warga Manggamat Turun ke Jalan

TAPAKTUAN - Sekitar 50 warga Desa Simpang Tiga Manggamat, Kecamatan, Kluet Tengah, Kabupaten Aceh turun ke jalan Rabu (5/8). Aksi damai dilakukan untuk menuntut keadilan warga yang tanahnya telah digunakan oleh perusahaan pertambangan swasta. Massa yang didampingi kuasa hukum menggelar aksinya sekitar 13.00 WIB. Mereka berjalan kaki di jalan desa dan mengusung sejumlah poster dan spanduk. Mereka mempersoalkan PT Mulia Mineral Utama selaku pengelola pertambangan emas telah mengambil tanah rakyat setempat. Tanah seluas 20 hektar...
Lihat (116) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

LBH Disatroni Maling

TAPAKTUAN - Maling kembali beraksi di Kabupaten Aceh Selatan. Aksi pada Selasa (14/7) menimpa lima rumah di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua. Menurut informasi, peristiwa yang menimpa waga Dusun Bunga Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua terjadi Selasa (14/7) sekitar pukul 05.00 WIB. Tidak ada satupun pemilik rumah yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga dalam waktu 30 menit maling yang diperkirakan lebih dari dua orang secara mudah beraksi serta membawa kabur dua unit laptop, handphone, dan sejumlah uang. Kapolres Aceh Selatan, AKBP Awi Setiyono SIK melalui Kasat Reskrim Ipda Novi Edyanto kepada Serambi, Rabu (15/7) membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian berlangsung pada Selasa (14/7) sekitar pukul 05.00 sesaat menjelang azan subuh. Maling masuk dalam lima rumah warga itu melalui...
Lihat (261) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Majelis Hakim PN Tapaktuan Tolak Gugatan terhadap Pemkab Abdya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Senin (15/9) menolak gugatan terhadap Pemkab Abdya yang dituding menyerobot ratusan meter tanah milik warga untuk perluasan Bandara Kuala Batu Pulo Kayu Kecamatan Susoh. Setelah menjalani persidangan selama kurang lebih 10 bulan sejak didaftarkan awal 2007 lalu, akhirnya Majelis Hakim yang dipimpin Saiful Arif SH dengan hakim anggota Dady Suryadi SH dan Tuti Angraini SH tetap mengeluarkan keputusan menolak gugatan dan menyatakan yang berhak mengadili perkara ini adalah PTUN Banda Aceh. Dengan keluarga putusan seperti itu, warga melalui YLBHI Pos Meulaboh selaku kuasa hukum dari para penggugat, sangat menyayangkan dan ragu karena terkesan majelis hakim telah mengabaikan aspek keadilan terhadap masyarakat lemah secara ekonomi, terdiskriminasi...
Lihat (279) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Tim Tinjau Lahan Sengketa Di Aceh Selatan

TAPAKTUAN. Tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan konflik pertanahan, Profinsi Nanggro Aceh Darussalam, Rabu (23/7), meninjau lahan sengketa anatara masyarakat dengan Polri, di desa Ie Jerneh, Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan. Kehadiran Tim kecil dikoordinir Izwar dan bertugas di lima kabupaten, termasuk aceh selatan, selain meninjau lokasi dari jarak dekat juga menggelar pertemuan dengan masyarakat di meunasah Desa Ie Jerneh, sekitar 120 kilometer dari tapaktuan ke medan. Pertemua dalam rangka menghimpun masukan, data – data dan dokumen dari semua pihak. Data yang di peroleh akan di rumuskan dalam tim besar yang ada di Banda Aceh. Pertemuan di hadiri Bupati Aceh Selatan di wakili Asisten Tatapraja H. Nasurrurman, SH dan Kapolres AKBP Drs. Cahyo Budisiswanto serta Koord...
Lihat (370) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Pengesahan APBK Aceh Selatan Dipaksakan

Masyarakat Segel Gedung Dewan TAPAKTUAN - Sekitar 100 orang warga yang tergabung dalam Simpul Masyarakat Sipil dan Mantan Kepala Desa dalam Kabupaten Aceh Selatan berdemo ke gedung DPRK setempat, Kamis (28/2) siang. Karena merasa aspirasi dan harapan mereka tak disahuti, setelah dua jam beraksi dan bernegosiasi, para pengunjuk rasa akhirnya memasang kayu segel pada tiang di depan pintu gedung dewan tersebut. Dalam aksi itu pengunjuk rasa meminta pimpinan dewan supaya menunda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatn Tahun 2008, karena pengesahan anggaran yang dijadwalkan Jum´at (29/2) hari ini dinilai terlalu dipaksakan dan tidak berpihak kepada rakyat. Aksi yang berlangsung pukul 12.00 14.0 WIB itu diramaikan oleh massa yang berdatangan dari berbagai...
Lihat (340) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Terdakwa Korupsi Berbuntut Demo

TAPAKTUAN - Sedikitnya 80 warga dari berbagai kecamatan yang tergabung dalam sejumlah elemen di Aceh Selatan, Kamis (6/12) melakukan aksi demo ke Pengadilan Negeri Tapaktuan. Aksi demo yang berlangsung siang itu merupakan sebagai aksi protes terhadap tindakan majelis hakim PN Tapaktuan yang mengalihkan status tahanan tiga orang terdakwa kasus korupsi 40 hand tractor dari tahanan sementara Lembaga Pemasyarakatan menjadi tahanan kota/penangguhan tahanan. Masyarakat yang tergabung dari sejumlah elemen civil society yang concern tehadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Aceh Selatan dianataranya LSM Somasi (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Aceh Selatan, LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Hamas (Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan), DPD PRA (Partai Rakyat Aceh) Aceh Selatan, IPTA (Ikatan Pemuda Tua...
Lihat (320) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Nek Siti Gugat Pemkab Abdya Rp 500 Juta

TAPAKTUAN. Siti Amra, atau Nek Siti, 64, Menggugat Pemkab Aceh Barat Daya terkait pembebesan tanah untuk perluasan pembangunan Bandar Udara Kuala Batu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat. Melalui kuasa hokum dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh, Nek Siti mendaftarkan gugatan terhadap pemerintah dari pengadilan Negeri Tapaktuan, Aceh Selatan, Jumat (26/10). “Kami telah mendaftarkan gugatan terhadap Pemkab Abdiya cq Bupati dan Kepala satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) atas sengketa pembebasan tanah dan eksikusi yang telah di lakukan pada Januari 2007 lalu, “ Kata kuasa hokum penggugat, Kamaruddin. SH di Tapaktuan. Gugutan yang terima Ketua Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Darmawan. SH itu diajukan penggugat I siti Amra, Pengggugat II Mailis Yusni ...
Lihat (316) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Ratusan Warga Demo KIP Dan DPRK Aceh Selatan

Ekses gagalnya sejumlah balon bupati/wakil bupati Aceh Selatan dalam seleksi tes uji baca Al Quran dua pekan lalu, mendapat reaksi dari tim sukses dan para pendukungnya. Buktinya, ratusan warga dari beberapa wilayah kecamatan, Senin (27/8), menggelar aksi demo di kantor KIP Jl. Sudirman, Tapaktuan dan gedung DPRK di Jalan Syech Muda Waly, Tapaktuan. Aksi demo berlangsung aman dan di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Aceh Selatan. Dalam aksi, mereka menggelar sejumlah pamflet dan berorasi berbagai ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap hasil uji baca Al Quran. Mereka menuding KIP tidak adil dalam seleksi tes uji baca Al Quran terhadap balon bupati/wakil bupati di daerah penghasil pala.Sebelum meninggalkan KIP dan melanjutkan aksi ke gedung dewan, mereka juga menyerahkan ...
Lihat (183) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Terpasung Klaim Negara

Aceh Selatan - Jum’at (6/7) Pagi ratusan petani Ie Jeureneh bersiap –siap. Mereka membawa parang dan cangkul, Keujreun Blang Tgk. M. Toudin, Ketua Adat Abd. Mana, dan Kepala Desa Ie Jeureneh Kaharuddin, memimpin petani. Beberapa saat sebelum bergerak, Sekretaris Desa Hermansyah menghimbau petani membungkus cangkul dan parang mereka, entah apa maksudnya, tapi serentak warga menuruti perintah Hermansyah.   Tujuan Warga Adalah tanah adat, terletak di ujung kampung Ie Jeureneh. Di tempat itu, warga berencana mengglar Kenduri Blang ( Kenduri Sawah ). Rupanya langkah petani hari itu terhadang berigade polri.Tepat ditanah adat yang dipersengketakan tersebut, sudah menunggu Kepala Polsek Trumon Timur R . Simamora bersama personilnyadari brimob dan samapta, “kami meminta pad...

Jajak Pendapat

Tampilan dan Isi Website Ini

 

Buku Aceh

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh
MELAWAN PENGINGKARAN
Index Buku terbitan kontraS

Buku Tahunan

Laporan Tahunan Perkembangan Hukum Dan Ham Di Aceh Tahun 2006
BUKU TAHUNAN

Laporan Tahunan Potret Buram Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Aceh 2007
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Laporan Tahunan "Suara Korban Yang Terabaikan" Perkembangan Hukum dan HAM Aceh Tahun 2008
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Rancangan Qanun

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan
RAQAN
Index Buku terbitan LBH ACEH

Mitra

layanan SMS

LBH Aceh

Cafod

Info

Pemerintah Aceh Berwenang Mengatur Hak Atas Tanah

Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....

Selengkapanya »

Skandal Rp 20 Milyar Pemkab Aceh Utara

Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....

Selengkapanya »

Problem Investasi di Bidang Pertanahan

Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......

Selengkapanya »

Pertanahan di Aceh, "Pekerjaan Rumah" Pemerintah ...

A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......

Selengkapanya »

DUKUNG KPK

INFO PUSTAKA


KETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENYIMPANG (Mal Administrasi di Bidang Pertanahan)

Buku ini membahas masalah pelayanan administrasi pertanahan ole pemerintah. Fokus pembahasan terletak pada praktek mal administrasi dalam pelayanan pengurusan pertanahan.
Selengkapanya »

Prinsip-Prinsip REFORMA AGRARIA Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat

Berisi bunga rampai mengenai gambaran mengenai problem agraria di tingkat lokal dan nasional, serta masalah konsepsi reforma agraria.
Selengkapanya »

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK
HAK ASASI MANUSIA

Buku ini memuat hampir semua instrumen utama hak-hak asasi manusia (HAM) dunia. Mulai dari deklarasi, instrumen tambahan yang terkait dan mengikat sampai sejumlah deklarasi yang tidak mengikat lainnya...
Selengkapanya »

ETIKA POLITIK
(Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)

Dalam delapan belas bab buku ini Dr. Franz Magnis-Suseno membahas masalah-masalah metode, legitimasi, hukum dan negara, positivisme hukum, hak asasi manusia dan kebebasan suara hati......
Selengkapanya »