Kategory Aceh Selatan
Lihat (230) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Polres Aceh Singkil diminta Tunjukkan Dasar Hukum Soal Pemblokiran Kantor LSM Gempa
Tapaktuan - Kepolisian Resor Aceh Singkil diminta untuk menjelaskan dasar hukum dan
alasan yang tepat soal pemblokiran LSM Gempa dengan memasang Police
line di sekeliling kantor tersebut. Sebab penyidik hanya berwenang
memblokir terhadap tindakan pidana yang dilakukan langsung oleh
tersangka misalnya pemblokiran terhadap rekening dalam pencucian uang
(money laundring) dan kejahatan lainnya yang demi untuk kepentingan
penyidikan harus diblokir.
"Hal
ini mengingat kantor LSM Gempa merupakan kantor yang digunakan untuk
menjalankan visi misinya. Jadi ini merupaka...
Lihat (80) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Elemen Sipil Dan Mahasiswa Aceh Selatan Kecam Bupati Aceh Selatan
Tapaktuan - Elemen sipil dan Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan ( South Aceh
Institute/SAIn, LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan, KontraS dan HAMAS)
menyesalkan sikap pihak Eksekutif Kabupaten Aceh Selatan terkait
rekomendasi penutupan sementara operasional eksploitasi tambang bijih
besi oleh PT PSU di Menggamat.Hal ini dikarenakan sudah dua
bulan lebih rekomendasi tersebut telah di serahkan pihak Legislatif
(DPRK) Aceh Selatan, namun hingga saat ini rekomendasi tersebut belum di
tindaklanjuti oleh Eksekutif, bahkan pihak eksekutif belum pernah
memanggil pihak PT. PSU da...
Lihat (299) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Elemen Sipil Desak Bupati Aceh Selatan
Laksanakan Hasil Paripurna DPRK Aceh SelatanTapaktuan - LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan dan South Aceh Institute (SAIn) meminta
kepada Eksekutif untuk menjalankan hasil paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Dalam rapat paripurna Kamis (10/3)
yang lalu DPRK telah memutuskan penutupan sementara opresional PT PSU. "Menurut
kami sebenarnya aspirasi masyarakat Manggamat adalah penutupan secara
permanen operasional PT PSU tersebut. Namun demikian hal ini kami anggap
sebagai bagian dari dinamika demmokrasi di dewan. Oleh karenanya yang
terpenting...
Lihat (244) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Kecam Pengusiran Tim Pansus Pertambangan
Tapaktuan - Elemen sipil Aceh
Selatan yang tergabung dalam gerakan Forum Pemantau Pertambangan di Aceh
Selatan sangat menyesalkan tindakan pengusiran tim Panitia Khusus
(Pansus) DPRK Aceh Selatana oleh pihak PT Pinang Sejati Utama (PT. PSU).
Pansus tersebut telah dibentuk oleh DPRK Aceh Selatan yang sebelumnya
telah dijadwalkan turun ke lokasi PT PSU mulai hari Rabu tanggal (9/2)
hingga Sabtu (12/2).
Sejak
Rabu (9/2) tim Pansus yang telah turun ke lokasi PT PSU untuk mengecek
langsung ke dalam area namun anggota Pansus diusir oleh pihak perusahaan
tersebut. kami s...
Lihat (180) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Pemerintah Dihimbau Bersikap Tegas terhadap Pelanggar UU No. 32 Tahun 2009
Tapaktuan - "Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus memikir
sanksi yang tegas bagi PT Pinang Sejati Utama (PSU). Pasalnya konflik
antara masyarakat dengan perusahaan tersebut semakin meluas. Seperti
yang diberitakan kemarin Kamis (23/12) akibat jalan tak kunjung
diperbaiki masyarakat Manggamat memblokir jalan. Protes yang sama juga
pernah terjadi saat awak pada Senin (22/11) lalu, awak Mobil Penumpang
(Mopen) trayek Manggamat-Kuta Fajar melakukan mogok massal sebagai
bentuk akumulasi kekecewaan mereka terhadap pemerintah karena tak
kun...
Lihat (233) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Sambut Baik dan Apresiasi Ketegasan Polres Aceh Singkil
Terkait DPO-kan Manejer PT Runding oleh PolisiTapaktuan - LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan menyambut baik dan memberikan apresiasi
kepada pihak kepolisian Polres Aceh Singkil atas ketegasannya dalam
penegakan hukum. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Polisi DPO-kan
Manejer PT Runding. Ketegasan ini merupakan salah satu wujud penegakan
hukum yang tidak pandang bulu (Equlity befor the Law).
Atas
ketegasan ini semoga menjadi tindakan preventif bagi
perusahaan-perusahaan yang selama ini “nakal” dengan secara diam-diam
telah merambah kawasan huta...
Lihat (280) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Aksi Premanisme dan Kasus Penghinaan di Subulussalam
LBH Kecam Aksi Premanisme dan Desak Walikota Subulussalam agar Arif dalam Melihat MasalahTapaktuan - LBH
Banda Aceh Pos Tapaktuan mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan
oleh sekelompok orang terhadap aktivis Kota Sebulussalam Zulyadin yang
juga sebagai ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS). Penganiayaan
terhadap korban ini merupakan sebuah contoh nyata orang-orang yang tidak
taat hukum. “Jika memang korban dianggap telah melakukan penghinaan
terhadap Walikota Subulussalam tentunya mereka dapat melaporkan hal itu
kepada aparat penegak hukum, bukan de...
Lihat (167) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan Mengecam Intervensi Bupati Simeuleu Terhadap Wartawan
Tapaktuan -
Dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Bupati Darmili terhadap sejumlah
wartawan yang meliput aksi demo Kammpus (Kesatuan Aksi Mahasiswa dan
Masyarakat Peduli Simeuleue) pada jumat dan sabtu (16-17/09) adalah
bentuk pelanggaran hokum dan pelecehan terhadap profesi Jurnalis. Koordinator
LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan, Syahminan Zakaria, SHI mengecam keras
tindakan yang dilakukan oleh Bupati Simeulue. Seharusnya Bupati Simeuleu
bisa memahami kerja-kerja insan pers yang dilindungi oleh Undang-undang
dan bisa menjadikan wartawan sebagai mitra kerja pemerin...
Lihat (249) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Pernyataan Sikap LSM Aceh Selatan Terkait Kasus Penyerangan LBH Pos Lhokseumawe
FKMS, LBH Pos Tapaktuan, SAIn, KauM, Formak, SPKP HAM, YAPALA, Colective, Deni Irmansyah Anggota DPRK Aceh Selatan, HAMAS
Tapaktuan - Sejumlah
LSM di Aceh Selatan sangat menyesalkan terjadinya insiden penyerangan
dan penganiayaan di kantor LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe. Terlebih
tindakan ini dilakukan terhadap 2 (dua) orang mahasiswa yang telah
melaporkan kampus Universitas Malikussaleh (Unimal) ke KOMNAS HAM
Perwakilan Aceh. Penyerangan ke kantor LBH Pos Lhokseumawe tersebut
terjadi pada Selasa Malam (24/8) sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam aksi
penyer...
Tapaktuan - Sejumlah
LSM di Aceh Selatan sangat menyesalkan terjadinya insiden penyerangan
dan penganiayaan di kantor LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe. Terlebih
tindakan ini dilakukan terhadap 2 (dua) orang mahasiswa yang telah
melaporkan kampus Universitas Malikussaleh (Unimal) ke KOMNAS HAM
Perwakilan Aceh. Penyerangan ke kantor LBH Pos Lhokseumawe tersebut
terjadi pada Selasa Malam (24/8) sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam aksi
penyer...
Lihat (217) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan ke Kantor LBH Pos Lhokse
Tapaktuan - LBH
Banda Aceh Pos Tapaktuan sangat mengecam keras tindakan penyerangan
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga oknum mahasiswa ke
Kantor LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe. Akibat dari penyerangan 2 (dua)
orang mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) babak belur akibat
dikeroyok oleh oknum mahasiswa tersebut. Tindakan pemasukan pekarangan
dan pengeroyokan tersebut sangat jelas bertentangan dengan aturan hukum.
Oleh karena itu pihak kepolisian harus mengambil tindakan tegas
terhadap pelaku yang telah mencemarkan nama baik mahasis...
Pengunjung
Total hits
Bulan ini








Takengon - Hamdani dan Idrus Sahputra selaku Koordinator I dan II Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi-Gayo (LSM Jang-Ko) kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Tengah pada hari Selasa 03 Agustus 2010 untuk di mintai keterangan kembali selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (pasal 310 dan 311 KUHPidana) terhadap...
Banda Aceh - Terkait dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat miskin yang jadi pasien di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000; untuk membeli obat dari dokter yang akan mengoperasi. Program JKA.....
Banda Aceh - Terkait pemberitaan tentang pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap saksi dalam kasus korupsi proyek pembibitan sapi Brahman Cross di desa Padang Lageun, kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung melalui bagian pengawasan di instusi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ......
Meulaboh - Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Chairul Azmi SH mengungkapkan, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas diatur bahwa bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 10.........
