Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Aceh Selatan
Lihat (1) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan ke Kantor LBH Pos Lhokse
Tapaktuan - LBH
Banda Aceh Pos Tapaktuan sangat mengecam keras tindakan penyerangan
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga oknum mahasiswa ke
Kantor LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe. Akibat dari penyerangan 2 (dua)
orang mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) babak belur akibat
dikeroyok oleh oknum mahasiswa tersebut. Tindakan pemasukan pekarangan
dan pengeroyokan tersebut sangat jelas bertentangan dengan aturan hukum.
Oleh karena itu pihak kepolisian harus mengambil tindakan tegas
terhadap pelaku yang telah mencemarkan nama baik mahasis...
Lihat (18) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Elemen Sipil Desak Pemerintah Aceh Selesaikan Sengketa Tanah Kompi Brimob Trumon
Tapaktuan -
LBH Pos Tapaktuan, SAIn (South Aceh of Institute) dan FKMS (Forum
Komunikasi Masyarakat Sipil) mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh
Selatan dan Pemerintah Aceh agar segera menyelesaikan kasus sengketa
tanah antara masyarakat desa Ie Jeureneh Kecamatan Trumon Timur dengan
Kompi BRIMOB. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator LBH Pos
Tapaktuan Syahminan Zakaria dan koordinator SAIn Adi Darmawan melalui
release yang dikirimkan Jum’at (30/7).Kasus ini telah
berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Dimana pada tahun 2008 Tim
Fasilitasi Pe...
Lihat (45) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Adakan Seminar Publik Tentang Pertambangan
Tapaktuan
: LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan bekerjasama dengan LSM Yayasan Mata
Air (YAMA) dan KAuM (Kajian dan Advokasi Hukum) mengadakan seminar
tentang pertambangan yang bertajuk “Kebijakan Politik dan Ekonomi di
Kabupaten Aceh Selatan atas Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan”.
Kegiatan seminar yang bertempat di kantor LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan
ini dihadiri oleh 50 orang peserta yang berasal dari unsur pemerintahan,
aparat penegak hokum, masyarakat, LSM dan wartawan. Materi seminar di
isi oleh Kasat Intelkam Polres Aceh Selatan, Rusman S...
Lihat (93) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Aturan Larangan PNS Berjenggot Melanggar HAM
Tapaktuan - Pelarangan
Pegawai Negeri Sipil yang berjenggot masuk kantor merupakan kebijakan
yang tidak mendasar dan melanggar HAM. Sebagaimana yang telah
diungkapkan oleh Bupati Aceh Selatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
tentang larangan masuk kantor bagi PNS yang berjenggot Selasa (12/5)
lalu. Apa yang telah dikemukakan oleh Bupati Aceh Selatan
tersebut sangatlah tidak rasional dan tidak mendasar. Bupati tidak
menjelaskan atas adasar apa dan konteks apa melarang PNS berjenggot
untuk masuk kantor. Kebijakan yang melarang PNS berjenggot
tersebut jelas...
Lihat (87) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Tarif Pelayanan Kesehatan RSUYA Naik 200%
LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan Meminta Pembatalan Kenaikan Tarif Pelayanan Kesehatan RSU Yulidin Away (RSUYA)
Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus meninjau ulang rencana
menaikkan tarif pelayanan kesehatan RSUYA sebab selama ini umumnya
masyarakat kabupaten Aceh Selatan sangat bergantung kepada pelayanan
Rumah Sakit tersebut. Kenaikan tarif yang mencapai 200% sangatlah
tinggi serta akan memberatkan bagi masyarakat dikemudian hari. Kebijakan
tersebut sangat ambisius serta tidak toleran dengan kondisi riil
masyarakat. Seharusnya pemerintah kabupaten Aceh S...
Lihat (85) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan Desak Pemkab Abdya Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pansus
Tapaktuan
- Sengketa lahan rakyat di kabupaten Abdya sampai saat ini belum
ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pemkab Abdya. Padahal dari
temuan pansus bentukan DPRK Abdya menemukan berbagai permasalahan
dilapangan seperti penelantaran lahan HGU oleh PT, tumpang tindih
kepemilikan lahan dan penguasaan lahan lebih dari 2 (dua) hektar. Temuan
tim pansus ini sudah disampaikan ke pemerintah Abdya namun sampai saat
ini belum ada tindak lanjut yang konkrit. Persoalan ini sebenarnya harus
secepatnya diselesaikan oleh Pemkab Abdya mengingat hal ini bisa memicu
...
Lihat (132) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Ratusan Korban Konflik Minta Bantuan Rumah
TAPAKTUAN - Sekitar 160 korban
konflik dari berbagai kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, Kamis
(4/12) berunjukrasa ke Kantor Badan Reintegrasi Aceh dan kantor bupati
setempat, Kamis (4/12). Mereka mempertanyakan bantuan rumah yang hingga
kini belum mereka terima. Para pendemo mengaku sudah berulang kali
mengajukan proposal dan sudah banyak uang yang dihabiskan untuk
pengurusan ini tapi hingga kini belum ada kejelasan. Korban konflik
hanya menanti janji yang tidak pasti dan mereka menilai para pejabat
BRA telah memani...
Lihat (216) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Puluhan Warga Manggamat Turun ke Jalan
TAPAKTUAN - Sekitar 50 warga Desa Simpang Tiga Manggamat, Kecamatan,
Kluet Tengah, Kabupaten Aceh turun ke jalan Rabu (5/8). Aksi damai
dilakukan untuk menuntut keadilan warga yang tanahnya telah digunakan
oleh perusahaan pertambangan swasta. Massa yang didampingi kuasa hukum
menggelar aksinya sekitar 13.00 WIB. Mereka berjalan kaki di jalan desa
dan mengusung sejumlah poster dan spanduk. Mereka mempersoalkan PT
Mulia Mineral Utama selaku pengelola pertambangan emas telah mengambil
tanah rakyat setempat. Tanah seluas 20 hektar...
Lihat (148) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
LBH Disatroni Maling
TAPAKTUAN - Maling kembali beraksi di Kabupaten Aceh Selatan. Aksi pada
Selasa (14/7) menimpa lima rumah di Desa Ujung Tanah, Kecamatan
Samadua. Menurut informasi, peristiwa yang menimpa waga Dusun Bunga
Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua terjadi Selasa (14/7) sekitar pukul
05.00 WIB. Tidak ada satupun pemilik rumah yang mengetahui peristiwa
tersebut sehingga dalam waktu 30 menit maling yang diperkirakan lebih
dari dua orang secara mudah beraksi serta membawa kabur dua unit
laptop, handphone, dan sejumlah uang. Kapolres Aceh Selatan, AKBP Awi Setiyono SIK melalui Kasat Reskrim Ipda Novi Edyanto kepada Serambi,
Rabu (15/7) membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian berlangsung pada
Selasa (14/7) sekitar pukul 05.00 sesaat menjelang azan subuh. Maling
masuk dalam lima rumah warga itu melalui...
Lihat (317) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Majelis Hakim PN Tapaktuan Tolak Gugatan terhadap Pemkab Abdya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN)
Tapaktuan, Senin (15/9) menolak gugatan terhadap Pemkab Abdya yang
dituding menyerobot ratusan meter tanah milik warga untuk perluasan
Bandara Kuala Batu Pulo Kayu Kecamatan Susoh.
Setelah menjalani persidangan selama kurang lebih 10 bulan sejak
didaftarkan awal 2007 lalu, akhirnya Majelis Hakim yang dipimpin Saiful
Arif SH dengan hakim anggota Dady Suryadi SH dan Tuti Angraini SH tetap
mengeluarkan keputusan menolak gugatan dan menyatakan yang berhak
mengadili perkara ini adalah PTUN Banda Aceh.
Dengan keluarga putusan seperti itu, warga melalui YLBHI Pos
Meulaboh selaku kuasa hukum dari para penggugat, sangat menyayangkan
dan ragu karena terkesan majelis hakim telah mengabaikan aspek keadilan
terhadap masyarakat lemah secara ekonomi, terdiskriminasi...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
