Kategory Aceh Barat Daya

Lihat (663) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Perkara Sengketa Tanah di Abdya, PN Tapaktuan Belum Berpihak pada Rakyat

Terkait sengketa ganti rugi tanah di Pulo Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya, untuk perluasan Bandar Udara Kuala Batu, antara pemerintah daerah dengan warga setempat, Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Senin (15/9), yang dimintai menetralisir masalah tersebut, memutuskan perkara itu bukan wewenangnya, melainkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan para hakim yang diketuai Syaiful Arif, SH, yang sudah berjalan sekitar sepuluh bulan itu, dinilai sangat tidak adil. Pasalnya, pada persidangan awal, Februari lalu, hakim sempat menolak eksepsi tergugat (Pemda Abdya) yang mengajukan perkara ini diselesaikan pada PTUN. Namun, sekarang malah b...
Lihat (409) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Seputar Penyerobotan Tanah, Gugatan Warga "Kandas"

Keinginan empat warga Pulo kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk memeroleh tanah yang diserobot pemkab setempat “kandas”, menyusul penolakan hakim PN Tapaktuan untuk memeriksa perkara itu. Meski telah menjalani persidangan selama 10 bulan, Senin (15/9), ketiga majelis hakim Saiful Arif SH, Dady Suryadi SH dan Tuti Anggraini SH menyatakan bahwa mereka tidak berwenang memeriksa perkara itu. “PTUN Banda Aceh yang berwenang,” sebut majelis hakim dalam putusan. Siti Amra (70 tahun), Mailis Yusni (35), Ismail Idris (49) dan M Amin (60) hanya bisa bengong. kuasa hukumnya dari YLBHI Pos Meulaboh heran. “Kami melihat telah terjadi kejanggalan dan ada pihak-pihak yang telah mengintervensi pada kebijakan serta tahap keputusan majelis hakim, sehi...
Lihat (342) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00

Rumah Diruntuhkan, Nek Siti Masuk Rsu

BLANGPIDIE - Wanita Lansia Siti Amrah (70) atau akrab disapa dengan Nek Siti, tadi malam, dilarikan ke RSUD Abdya, Blangpidie. Nek Siti yang memang sedang sakit itu dikabarkan shock, saat petugas dari Pemkab Abdya menggusur paksa rumahnya, menjelang senja kemarin. Ibarat pepatah, Nek Siti bertekad mempertahankan hartanya hingga ’titik darah terakhir‘. Dan iapun akhirnya dibopong keluar dari rumahnya, oleh petugas Satpol PP Abdya, sebelum rumah sederhana itu diratakan dengan tanah. Rumah dan tanah Nek Siti itu sendiri awalnya adalah tanah negara, yang kini hendak digunakan untuk perluasan Bandara Kuala Batu. Nenek yang sudah ditinggal mati suaminya (Waki Nyaklan) itu, ketika rumah mulai diruntuhkan tidak bersedia ke luar dari rumahnya. Menurutnya, ia rela mati demi mempertahan...

Jajak Pendapat

Tampilan dan Isi Website Ini

 

Buku Aceh

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh
MELAWAN PENGINGKARAN
Index Buku terbitan kontraS

Buku Tahunan

Laporan Tahunan Perkembangan Hukum Dan Ham Di Aceh Tahun 2006
BUKU TAHUNAN

Laporan Tahunan Potret Buram Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Aceh 2007
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Laporan Tahunan "Suara Korban Yang Terabaikan" Perkembangan Hukum dan HAM Aceh Tahun 2008
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Rancangan Qanun

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan
RAQAN
Index Buku terbitan LBH ACEH

Mitra

layanan SMS

LBH Aceh

Cafod

Info

Pemerintah Aceh Berwenang Mengatur Hak Atas Tanah

Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....

Selengkapanya »

Skandal Rp 20 Milyar Pemkab Aceh Utara

Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....

Selengkapanya »

Problem Investasi di Bidang Pertanahan

Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......

Selengkapanya »

Pertanahan di Aceh, "Pekerjaan Rumah" Pemerintah ...

A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......

Selengkapanya »

DUKUNG KPK

INFO PUSTAKA


KETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENYIMPANG (Mal Administrasi di Bidang Pertanahan)

Buku ini membahas masalah pelayanan administrasi pertanahan ole pemerintah. Fokus pembahasan terletak pada praktek mal administrasi dalam pelayanan pengurusan pertanahan.
Selengkapanya »

Prinsip-Prinsip REFORMA AGRARIA Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat

Berisi bunga rampai mengenai gambaran mengenai problem agraria di tingkat lokal dan nasional, serta masalah konsepsi reforma agraria.
Selengkapanya »

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK
HAK ASASI MANUSIA

Buku ini memuat hampir semua instrumen utama hak-hak asasi manusia (HAM) dunia. Mulai dari deklarasi, instrumen tambahan yang terkait dan mengikat sampai sejumlah deklarasi yang tidak mengikat lainnya...
Selengkapanya »

ETIKA POLITIK
(Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)

Dalam delapan belas bab buku ini Dr. Franz Magnis-Suseno membahas masalah-masalah metode, legitimasi, hukum dan negara, positivisme hukum, hak asasi manusia dan kebebasan suara hati......
Selengkapanya »