Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Aceh Singkil
Lihat (314) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Perusak Kantor Bupati Aceh Singkil Dituntut 6 Bulan
SINGKIL - Tiga terdakwa perusakan kantor bupati Aceh Singkil, Jaminuddin, H
Sairun, dan Rusli Jabat, dituntut enam bulan penjara, dikurangi masa
tahanan. Tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Elianto dan Idam Kholid Daulay dalam sidang yang digelar di
Pengadilan Negeri (PN) Singkil, Rabu (28/9) siang.Sementara
terdakwa melalui pengacarnya, Ainul dari LBH Banda Aceh Pos Meulaboh,
menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada Senin 3
Oktober mendatang. Sidang dipimpin Haki...
Lihat (821) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
HGU PT Runding Nusantara Terancam Dicabut
Terkait Sengketa Lahan
SUBULUSSALAM - Izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT Runding Nusantara (RN) di Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam terancam dicabut. Hal ini menyusul surat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor : 337/3677 tanggal 20 Januari 2009 lalu perihal peninjauan kembali HGU PT RN.
Dalam surat tersebut, BPN diharapkan mempertimbangkan pencabutan surat keputusan tentang pemberian HGU PT RN. Pertimbangannya, PT RN dinilai telah melanggar pebukaan lahan (LC) padahal izin land clearing belum diterbitkan oleh Gubernur Aceh. Selain itu, perusahaan tersebut juga dianggap tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat untuk menyiapkan lahan plasma seluas lebih kurang 107 hektar. Bukan cuma itu, PT RN juga di...
Lihat (659) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Sengketa Lahan Bersumber Dari Pemerintah
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil dan Kota Subulussalam dinilai sebagai sumber kasus sengketa
lahan yang akhir-akhir ini memuncak di kedua daerah tersebut.
Peyebabnya, mekanisme pemberian izin pengelolaan lahan oleh pemerintah
mulai dari tingkat desa hingga tertinggi menyalahi aturan. Kapolres Aceh Singkil, AKBP Arief Pujianto, Senin (3/12) kepada
wartawan mengatakan, terkait persoalan sengketa lahan yang belakangan
ini semakin memperihatinkan, harus disikapi secara bijak. Selama ini
banyak kepala desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) padahal
sesuai Keppres 34 tahun 2003 dokumen tersebut tidak berlaku lagi.
Selain itu, banyak kelompok yang memanfaatkan sengketa lahan demi
kepentingan pribadi dan memprovokasi warga. Arief meminta para kapolsek di Kabupaten Aceh Sin...
Lihat (865) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Ratusan warga minta PT. RPP hengkang
SINGKOHOR, Aceh Singkil (Waspada): Ratusan
warga yang tergabung dalam Gerakan rakyat tertindas Aceh Singkil
(GRATIS) minta PT Runding Putra Persada (RPP) hengkang dari wilayah
kabupaten itu, karena perusahaan itu dituding menzhalimi rakyat dengan
merusak tanaman dan mengusai lahan mereka.
Demikian salah satu penegasan ketua GRATIS, Warman, SE yang diikuti
bersama anggotanya saat melakukan orasi kepada PT. RPP di Base Camp.
Singkhor, Rabu (26/11).
Sekira pukul 11:20, 300-an warga dari tiga kecamatan, meliputi Kec.
Singkohor, Simpang Kanan dan Gunung Meriah dengan menggunakan kendaraan
truk, mini pick-up, mobil dan puluhan sepeda motor tiba di Base Camp PT
RPP Singkohor...
Lihat (644) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Aksi Demo Kembali Ancam PT. Ubertraco
Aceh Singkil - Polemik seputar kepemilikan lahan yang
dikuasai Perkebunan PT Ubertraco dengan masyarakat di Kabupaten Aceh
Singkil sepertinya berbuntut panjang. Pasalnya pemerintah setempat
dalam hal ini Pj. Bupati Aceh Singkil, Ir. Hasdaruddin, BRE yang
menjadi penengah kedua belah pihak, dinilai gagal untuk menyelesaikan
sengketa tapal batas antara HGU Perkebunan PT Ubertraco dengan tanah
yang diklaim sebagai milik warga di sana yang telah menjadi kesepakatan
bersama. Akibatnya memaksa ribuan warga Aceh Singkil yang bersengketa
berencana melakukan aksi demo besar-besaran pada Selasa (16/1) terhadap
pimpinan PT Ubertraco di Aceh Singkil. Informasi yang dihimpun Waspada, Minggu (14/1) di lapangan
menyebutkan aksi demo yang dipimpin Jaminuddin selaku koordinator
gerakan masyarakat pembebas...
Takengon - Hamdani dan Idrus Sahputra selaku Koordinator I dan II Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi-Gayo (LSM Jang-Ko) kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Tengah pada hari Selasa 03 Agustus 2010 untuk di mintai keterangan kembali selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (pasal 310 dan 311 KUHPidana) terhadap...
Banda Aceh - Terkait dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat miskin yang jadi pasien di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000; untuk membeli obat dari dokter yang akan mengoperasi. Program JKA.....
Banda Aceh - Terkait pemberitaan tentang pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap saksi dalam kasus korupsi proyek pembibitan sapi Brahman Cross di desa Padang Lageun, kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung melalui bagian pengawasan di instusi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ......
Meulaboh - Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Chairul Azmi SH mengungkapkan, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas diatur bahwa bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 10.........
