Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Kategory Aceh Singkil
Lihat (328) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
HGU PT Runding Nusantara Terancam Dicabut
Terkait Sengketa Lahan
SUBULUSSALAM - Izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT Runding Nusantara (RN) di Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam terancam dicabut. Hal ini menyusul surat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor : 337/3677 tanggal 20 Januari 2009 lalu perihal peninjauan kembali HGU PT RN.
Dalam surat tersebut, BPN diharapkan mempertimbangkan pencabutan surat keputusan tentang pemberian HGU PT RN. Pertimbangannya, PT RN dinilai telah melanggar pebukaan lahan (LC) padahal izin land clearing belum diterbitkan oleh Gubernur Aceh. Selain itu, perusahaan tersebut juga dianggap tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat untuk menyiapkan lahan plasma seluas lebih kurang 107 hektar. Bukan cuma itu, PT RN juga di...
Lihat (358) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Sengketa Lahan Bersumber Dari Pemerintah
SUBULUSSALAM - Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil dan Kota Subulussalam dinilai sebagai sumber kasus sengketa
lahan yang akhir-akhir ini memuncak di kedua daerah tersebut.
Peyebabnya, mekanisme pemberian izin pengelolaan lahan oleh pemerintah
mulai dari tingkat desa hingga tertinggi menyalahi aturan. Kapolres Aceh Singkil, AKBP Arief Pujianto, Senin (3/12) kepada
wartawan mengatakan, terkait persoalan sengketa lahan yang belakangan
ini semakin memperihatinkan, harus disikapi secara bijak. Selama ini
banyak kepala desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) padahal
sesuai Keppres 34 tahun 2003 dokumen tersebut tidak berlaku lagi.
Selain itu, banyak kelompok yang memanfaatkan sengketa lahan demi
kepentingan pribadi dan memprovokasi warga. Arief meminta para kapolsek di Kabupaten Aceh Sin...
Lihat (389) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Ratusan warga minta PT. RPP hengkang
SINGKOHOR, Aceh Singkil (Waspada): Ratusan
warga yang tergabung dalam Gerakan rakyat tertindas Aceh Singkil
(GRATIS) minta PT Runding Putra Persada (RPP) hengkang dari wilayah
kabupaten itu, karena perusahaan itu dituding menzhalimi rakyat dengan
merusak tanaman dan mengusai lahan mereka.
Demikian salah satu penegasan ketua GRATIS, Warman, SE yang diikuti
bersama anggotanya saat melakukan orasi kepada PT. RPP di Base Camp.
Singkhor, Rabu (26/11).
Sekira pukul 11:20, 300-an warga dari tiga kecamatan, meliputi Kec.
Singkohor, Simpang Kanan dan Gunung Meriah dengan menggunakan kendaraan
truk, mini pick-up, mobil dan puluhan sepeda motor tiba di Base Camp PT
RPP Singkohor...
Lihat (346) | Kamis, 1 Januari 1970 07:00:00
Aksi Demo Kembali Ancam PT. Ubertraco
Aceh Singkil - Polemik seputar kepemilikan lahan yang
dikuasai Perkebunan PT Ubertraco dengan masyarakat di Kabupaten Aceh
Singkil sepertinya berbuntut panjang. Pasalnya pemerintah setempat
dalam hal ini Pj. Bupati Aceh Singkil, Ir. Hasdaruddin, BRE yang
menjadi penengah kedua belah pihak, dinilai gagal untuk menyelesaikan
sengketa tapal batas antara HGU Perkebunan PT Ubertraco dengan tanah
yang diklaim sebagai milik warga di sana yang telah menjadi kesepakatan
bersama. Akibatnya memaksa ribuan warga Aceh Singkil yang bersengketa
berencana melakukan aksi demo besar-besaran pada Selasa (16/1) terhadap
pimpinan PT Ubertraco di Aceh Singkil. Informasi yang dihimpun Waspada, Minggu (14/1) di lapangan
menyebutkan aksi demo yang dipimpin Jaminuddin selaku koordinator
gerakan masyarakat pembebas...
Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
