Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh di dirikan pada September 1995 dengan nama LBH Project Base Aceh. Dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berberkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung separatis. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berkantor di luar Aceh. Pengiriman pengacara dari luar Aceh tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka panjang. Alasan tersebut menjadi basis analisis bagi YLBHI untuk membentuk LBH Project Base Aceh untuk melakukan program-program YLBHI di Aceh dengan isu khusus yang di batasi pada Civil and Political Right (Hak Sipil Politik).

Pada tahun 1998 Darwis, S.H digantikan oleh Abdurrahman Yacob, S.H dan pada tahun 1999 kepemimpinannya dilanjutkan oleh Syarifah Murlina, S.H. LBH Banda Aceh terus berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat yang makin kuat. Sehingga pada tahun 2000 di bawah pimpinan Rufriadi, S.H, LBH Banda Aceh di tingkatkan statusnya dari Project Base menjadi Kantor LBH. Dengan peningkatan status tersebut, LBH Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk mengembangkan programnya untuk menangani program dan wilayah kerja yang lebih luas. Selain itu LBH Banda Aceh sebagai kantor cabang dapat merumuskan program sendiri sesuai dengan kebutuhan kondisi di wilayah kerja.

Kepengurusan sekarang (2003 - 2006), dibawah kepemimpinan Afridal Darmi, S.H, LLM, menghadapi tantangan yang berbeda dan sangat berat, jika tidak dapat dikatakan sebagai tantangan terberat yang pernah dihadapi. Awal kepengurusan ditandai dengan penerapan status Darurat Militer di Aceh pada 20 Mei 2003 untuk jangka waktu hampir satu tahun dan dilanjutkan dengan bencana alam gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Namun di sisi lain kondisi eksternal ini juga membawa perubahan baru yang harus dijawab yaitu dengan adanya kesepakatan damai antara pemerintah RI dan GAM yang dalam masa 10 tahun usianya telah dengan segala cara diupayakan dan diusahakan oleh LBH Banda Aceh.

Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;

Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;

Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan bersamaan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci, karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;

Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaraan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyeleweng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;

Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;

Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, suku bangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Banda Aceh juga mengusung visi YLBHI yaitu bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

Mendorong perwujudan dan pemenuhan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial serta penghormatan terhadap demokrasi dan HAM;

Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (a just, humane and democratic socio-legal system);

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (a fair and transparent institutionalized legal-administrative system);

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (an open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, LBH Banda Aceh akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjungjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali baik kepada pejabatmaupun warga negara biasa, agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum;

Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.